Operator Sekolah (Ops) menjadi jantung sekolah dalam mengurusi administrasi, pelaporan dokumen, hingga pertanggungjawaban. Alih-alih hendak mewujudkan keberadaan satu Operator satu sekolah di Karawang untuk memperlancar pelaporan dan data sekolah, kesejahteraan mereka di lapangan kenyataannya masih kurang optimal, lantaran masih diganjar Rp400 ribu perbulan, baik masa kerja yang lama maupun yang baru. 

Foto : Ilustrasi Kerja Operator Sekolah

"Mereka SK nya sama seperti guru pada umumnya, dari Disdikpora. Tapi, kesejahteraannya yang pasif dari pemkab, memang masih kurang karena di honor Rp400 ribu perbulannya. Jadi, bagaimana mau realiasikan satu sekolah satu Operator, toh yang ada saja masih belum ada perhatian khusus sosial kesejahteraanya, " Kata Kepala SDN Pulojaya 3, Abdul Qodir S.pd, Rabu (25/5/2023).

Lebih dari itu, karena kurangnya honor yang di dapat, pihak sekolah acapkali menambahinya untuk sekedar stimulan menyemangati kinerjanya di sekolah. Kalau boleh saran, sebut Aqo, mengapa tidak kesejahteraan mereka itu di sesuaikan minimal dengan masa kerja seperti halnya guru honorer. Sukur-sukur, ada peluang dan potensi, tenaga Operator sekolah ini diangkat dalam seleksi PPPK dengan formasi khusus operator. 

"Ya minimal kalau boleh saran, sesuakan kesejahteraannya dengan masa kerjanya. Masa yang baru dengan yang sudah puluhan tahun masih Rp400 ribu. Itu kalau sekolah tidak ngasih tambahan mah, kebanyakan mungkin sudah gak sanggup jadi Ops mah, " Ujarnya.

Ia berharap, ada perhatian lebih Pemkab terhadap operator sekolah. Apalagi, sejauh ini setiap sekolah masih banyak yang 'nebeng' ke operator sekolah lainnya, karena memang kehadirannya belum semua ada di setiap sekolah. Bahkan, satu Operator bisa menggawangi administrasi, dokumen dan data pelaporan hingga pertanggujawaban di dua hingga tiga SD. 

"Ini sekedar saran, semoga bisa ada perhatian khusus dari Pemkab mengenai keberadaan para Operator sekolah ini," Pungkasnya. (Rd)