Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, memastikan regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi madrasah sudah selesai dan tidak ada lagi masalah. 

Penegasan ini disampaikan Suhajar Diantoro, saat berbicara pada Pertemuaan Koordinasi Lembaga dan Kementerian yang diselenggarakan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kamis (9/6/2022), di Serpong, Kabupaten Tangerang. 

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemendagri berdialog dan mendengarkan aspirasi dari peserta yang terdiri dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) dari sejumlah provinsi, Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN), Kepala Madrasah Aliyah Negeri Program Kegamaan (MAN PK) dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri unggulan lainnya.  

Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 (Butir E.45), ditegaskan Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran itu antara lain untuk pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sudah tidak ada masalah dalam regulasi. Tidak mungkin Bupati dan Gubernur membantu tanpa adanya dasar hukum. Jadi, kebijakan dan regulasi yang dibuat Kemendagri itu sudah clear. Bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Madrasah itu memang sudah ada,” ujar Sekjen Kemendagri.

Suhajar Diantoro mangakui bahwa sebelumnya memang masih ada perdebatan mengenai boleh tidaknya Pemda membantu pendidikan madrasah. Sebab, ada enam urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tertera pada pasal 9 sampai dengan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keenam urusan itu adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

“Di sinilah timbul perdebatan. Madrasah ini urusan agama atau pendidikan? Awalnya, karena di bawah Kementerian Agama, maka dianggap sebagai urusan pemerintah pusat. Tapi, sekarang kita tafsirkan bahwa madrasah masuk dalam urusan pendidikannya. Jadi, pendidikan agama seperti madrasah bisa dibantu oleh Pemda,” jelas Suhajar Diantoro disusul tepuk tangan peserta.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro juga akan mengambil dua strategi dalam mengimplementasikan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi madrasah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 (Butir E.45). 

Menurutnya, Permendagri No 27 tahun 2021 seharusnya sudah mulai efektif dalam penyusunan anggaran Pemda tahun 2022. Namun, bila ada madrasah yang belum mendapatkan bantuan dari Pemda, berarti masih ada persoalan pada tataran implementasi. 

“Kami akan menginventarisir persoalan-persoalan tersebut dan dalam implementasikan regulasi ini akan kami ambil dua strategi,” jelas Sekjen Kemendagri saat berbicara pada Pertemuaan Koordinasi Lembaga dan Kementerian yang diselenggarakan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kamis (9/6/2022) di Serpong, Kabupaten Tangerang.

Pertama, lanjut Suhajar Diantoro, strategi umum berupa membuat surat edaran untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. “Kedua, strategi khusus, berupa intervensi secara langsung oleh Sekjen Kemendagri untuk kasus-kasus khusus ke Pemerintah Daerah,” sambungnya.

Dua strategi yang akan ditempuh oleh Kemendagri ini bertujuan agar Pemda juga memperhatikan tidak hanya MAN Insan Cendekia, tetapi juga MAN-MAN lainnya dan juga seluruh jenjang pendidikan madrasah, dari tingkat RA (Raudlatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) hingga  Madrasah Aliyah (MA), baik yang negeri maupun swasta.

Sebelumnya, sejumlah kepala madrasah menyampaikan bahwa pihaknya telah banyak dibantu oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Kabupaten/Kota dan juga tingkat Provinsi. Mereka yang telah mendapatkan bantuan di antaranya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Palu, MAN IC Gorontalo, MAN IC Jambi, MAN IC Lampung Timur, MAN IC Tanah Laut. Bantuan yang diberikan bentuknya beragam, di antaranya tanah, drainase, listrik, penyelesaian bagunan masjid, pagar, pengaspalan jalan, mobil, bus, beasiswa, dan sebagainya. 

Namun, ada yang masih dijanjikan bantuan, seperti MAN IC Padang Pariaman dan MAN IC Pasuruan. Bahkan, ada juga yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari Pemerintah Daerah, seperti MAN 4 Banjar (sebelumnya bernama MAN 2 Martapura), Kalimantan Selatan.

Hal ini menjadi perhatian Sekjen Kemendagri, utamanya terkait implementasi Permendagri di lapangan oleh Pemerintah Daerah. (Nag)