×

Iklan

Indeks Berita

Tidak hanya Ancaman Pidana, Pelaku Pelecehan Seksual tidak Diijinkan Naik KA

21 Jun 2022 | Selasa, Juni 21, 2022 WIB Last Updated 2022-06-21T12:07:39Z

PT Kereta Api Indonesia /KAI (persero) menolak untuk memberikan pelayanan terhadap pelaku yang sudah melanggar etika dan berbuat asusila yang sekaligus merendahkan martabat pelanggan lainnya terutama terhadap kaum perempuan.

Foto ilustrasi

Adapun ke depannya, KAI akan melakukan blacklist terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) penumpang yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api. Hal itu merupakan langkah tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada layanan KAI.

"KAI berkomitmen untuk memberikan layanan prioritas kepada lansia, disabilitas dan wanita hamil," ucap EVP Corporate Secretary KAI Asdo Artriviyanto pada Selasa (21/6/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan efek jera, dan mencegah pelaku melakukan hal serupa di kemudian hari.

"Kebijakan ini juga berlaku untuk pelaku pelecehan seksual yang kasusnya sempat viral kemarin. Berdasarkan bukti video dan laporan yang ada, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan layanan KAI di kemudian hari," kata Asdo.

KAI sudah menghubungi korban untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan siap untuk memberikan dukungan dalam langkah hukum yang akan diambil. "Korban tidak bermaksud untuk membawa masalah ini ke ranah hukum dan hanya meminta terduga pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali," jelasnya.

Foto ilustrasi

"KAI sama sekali tidak mentolerir kejadian tersebut dan berharap tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali pada berbagai layanan KAI lainnya," tegas Asdo.

Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, KAI akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media serta pengumuman di stasiun dan selama dalam perjalanan.

Petugas akan mengingatkan terkait pentingnya menjaga kesantunan terhadap sesama penumpang, konsekuensi terhadap tindakan pelecehan seksual, serta mengingatkan untuk segera melaporkan perilaku yang membuat tidak nyaman penumpang.

KAI juga akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan agar tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan niatnya. "Semoga berbagai langkah yang KAI lakukan dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama menggunakan layanan KAI," tutup Asdo.

Atas kebijakan yang dikeluarkan KAI tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakankan dukungannya terhadap langkah KAI yang akan melakukan blacklist kepada pelaku melalui NIK yang bersangkutan.

Hal tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual di transportasi umum. KAI juga diharapkan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Komnas Perempuan.

Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan untuk mengutamakan langkah mediasi terkait penyelesaian masalah tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kembali kejadian tersebut di kemudian hari.

Tulus meminta KAI untuk melakukan sosialisasi di berbagai layanan terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekerasan seksual, baik dalam KUHP maupun UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai perbuatan seseorang yang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.(nas)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS