×

Iklan

Indeks Berita

Repot, Bendahara PBB 'Boyong' Ratusan Lembar Format Keringanan PBB Petani ke DPKAD

19 Jul 2022 | Selasa, Juli 19, 2022 WIB Last Updated 2022-07-19T08:53:20Z
Diberi lembaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sawah dengan nominal setoran kewajiban yang naik signifikan, membuat pemasukan pajak tersendat. Sejumlah wajib pajak, komplain dengan tidak membayarnya dan memilih di fasilitasi keringanan PBB lewat format yang hendak di ajukan ke DPKAD melalui pemerintah desa, khususnya petani dengan luas lahan kurang dari 1 hektar.

Foto : Bendahara PBB Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Wadas

Namun, format yang menjadi syarat yang harus di lampirkan, tidak cukup dengan permohonan satu lembar saja, melainkan harus menyertakan pernyataan, copy sertifikat, foto bidang sampai tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa, Penyuluh Pertanian hingga Camat setempat.


"Saat kami sodorkan SPPT, naiknya ratusan persen ya kebanyakan komplain dan enggan membayar. Jadi mereka langsung memilih minta format ajuan keringanan untuk diajukan ke DPKAD, tapi syaratnya kan banyak lembaran ini itu, gak cukup sehari, apalagi yang mengajukan bukan satu dua orang tapi ratusan. Endingnya ya bendahara PBB dan pemerintah desa juga yang repot, karena kebanyakan enggan mengurus sendiri-sendiri, " Keluh bendahara PBB Desa Pulojaya, Ulis Atam, Selasa (19/7/2022).

Ia menambahkan, belum maupun sudah dibayarkan setoran, petani tetap memilih format keringanan dahulu dari Pemkab. Syukur kalau urus sendiri, tapi masalahnya, untuk mendapati keringanan pajak ini, yang di sertakan itu bukan cukup selembar, tapi harus ada foto bidang, copy sertifikat tanah, tandatangan pernyataan diatas materai, formulir hingga tanda tangan kades, penyuluh dan Camat dengan stempel basah. 

"Urusan disana (DPKAD) mau didisposisi bagaimana juga gak tahu, yang jelas kita diarahkan saja menyampaikan komplain ini lewat surat, " Ujarnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS