×

Iklan

Indeks Berita

Bangun Unit Usaha di SMK, Kolaborasi Perusahaan di Karawang Rendah

29 Agu 2022 | Senin, Agustus 29, 2022 WIB Last Updated 2022-08-29T09:07:25Z
Ada lebih dari 1.700 perusahaan hadir di berbagai kawasan Industri di Karawang. Namun kontribusi dalam program kolaborasi pengembangan kompetensi  SMK di Karawang, dianggap masih rendah dibanding perusahaan dari Kabupaten/kota lainnya. Salah satunya dalam bantuan pengembangan dan pemberdayaan unit usaha program 'teaching factory' SMK yang mayoritas justru di sentuh oleh perusahaan dari luar Karawang. 

Foto : Pengawas Pembina SMK Karawang saat Tinjau Ruang Praktikum di SMK PGRI Telagasari

"Kami di program Teaching Factory akan di bantu unit usahanya dari 3 perusahaan, ketiganya dari Tegal, Bandung dan Purwerejo. Tidak ada perusahaan yang dari Karawang, " Kata Kepala SMK PGRI Telagasari, Yanyan Sopian ST, Senin (29/8/2022).

Pengawas pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Jaenudin M.pd mengatakan, SMK di bawah kendali Pemprov hanya memiliki wilayah kerja, tapi tak punya kekuasaan, sehingga yang memiliki kuasa pengembangan wilayahnya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Kota ini, sebut Jaenudin, memiliki 115 SMK baik Negeri maupun swasta, tapi tak kunjung diberi wujud apresiasi ditengah 1.700 perusahaan yang berdiri kokoh di kawasan. Contoh kecil dalam program Teaching Factory saja, mayoritas SMK justru lebih banyak di bantu unit usaha untuk pengembangan dan pemberdayaan siswanya dari perusahaan luar Karawang, seperti Tegal, Purwarejo dan Bandung. Padahal, Karawang memiliki kuasa membuat strategi untuk mengumpulkan semua perusahaan yang ada, duduk bareng dan kuatkan lewat regulasi untuk memberikan pembinaan bagaimana budaya industry, bagaimana unit produksi dan kerjasamanya.
Foto : Pengawas Pembina SMK Karawang saat Tinjau Ruang Praktikum di SMK PGRI Telagasari

"Ini sudah kami sampaikan ke Wakil Bupati Karawang, namun memang masih belum ada realisasi. Masa iya banyak perusahaan kok minim kolaborasi program dengan SMK di Karawang? Ajak dong perusahaan itu duduk bareng Bupati, Disnaker, Disperindag, Disdikpora hingga akademisi, buat komitmen bersama soal ini, " Tanyanya.

Jaenudin menambahkan, SMK berkolaborasi baik dengan Pemda dan Perusahaan tidak bicara soal 'minta'
uang ke perusahaan, tapi meminta 'kebijakan', minimal 1 SMK itu dibina 5 perusahaan, di didik sejak masa sekolah, bahkan bila perlu proses penerimaan siswa baru (PPDB) juga libatkan perusahaan seleksinya yang mengharuskan kriteria sebagaimana yang di minta perusahaan. Tapi, sejauh ini memang program semacam ini tidak di kembangkan optimal oleh Pemda dan Perusahaan di Karawang. 

"Tanpa anggaran Karawang cerdas yang kuotanya sedikit setiap sekolah, atau tanpa PMMs dari Pemda, SMK akan tetap jalan. Tapi yang kita harapkan adalah Kebijakan, bukan uang, " Tandasnya.

Ia berharap, ada perhatian khusus dari Pemkab sikapi soal keseriusan kolaborasi ini, sehingga kehadiran perusahaan di Karawang membawa manfaat dan dirasakan oleh warga SMK. 

"Sekali lagi, Dinas seperti kami hanya memiliki wilayah, tapi tidak punya kuasa. Sementara yang punya kekuasaan adalah pimpinan daerah tempat sekolah itu ada, yaitu Bupati, maka sudah seharusnya sejalan dengan program di SMK ini, " Tandasnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS