Anggota Komisi I DPR dari Papua Laurenzus Kadepa meminta pernyataan Effendi Simbolon saat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seharusnya menjadi momentum Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengevaluasi diri karena maraknya pelanggaran HAM di Papua atau daerah lain.

Anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini mengatakan masukan Effendi Simbolon seharusnya diterima secara profesional oleh TNI. Pernyataan Effendi, katanya, melihat pada kondisi Papua yang terus berkonflik dan menelan banyak korban warga Papua.

“Beliau bicara tegas karena merasa prihatin dengan kasus mutilasi empat warga sipil di Timika yang pelakunya adalah anggota TNI dan ini sangat kejam cara pembunuhannya,” kata Laurenzus dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.

Selain kasus Mutilasi di Timika, ia mengatakan masih banyak kasus lain yang melibatkan anggota TNI, baik di Mapi, Intan Jaya, Nduga, yang kasus- kasusnya belum diselesaikan secara hukum.

“Sekali lagi saya meminta masukan Anggota DPR RI dari F-PDIP Pak Effendi Simbolon, harusnya dijadikan momentum untuk evaluasi total pendekatan keamanan untuk Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Laurenzus Kadepa berterima kasih sekaligus mendukung Effendi Simbolon yang meski bukan warga Papua, tetapi memperhatikan masyarakat Papua.

“Saya mewakili rakyat Papua mengucapkan terima kasih dan dukungan kepada Pak Effendi Simbolon. Walaupun beliau bukan mewakili Papua duduk di senayan, tetapi selalu ada untuk Papua. Mari ciptakan Papua tanah damai menuju kejayaan Indonesia,” kata Laurenzus Kadepa.

Sebelumnya dalam rapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di rapat tersebut.

Effendi kemudian mengatakan bahwa ada disharmoni hubungan antara Andika dengan Dudung. Dia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas. "Jadi tidak ada kepatuhan," kata Effendi.

Effendi beranggapan jika memang Andika Perkasa dengan Dudung Abdurrachman masih mementingkan ego masing-masing, ia mengusulkan kepada keduanya agar berhenti manggung untuk menjadi Capres dan Cawapres.(TMP)