Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh anggota Dewan Pengawas dan tujuh anggota pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 17 Oktober. Tujuh anggota dewan pengawas yang dilantik adalah Deni Suardini, Heru Muara Sidik, Dawud Arif Khan, Mulyadi, Rojikin, Ishfah Abidal Aziz dan Firmansyah N Nazaroedin.
 
Foto Ilustrasi : Kabah

Adapun, tujuh anggota pelaksana BPKH yang diangkat, yakni Fadlul Imansyah, Indra Gunawan, Arief Mufraini, Acep Riana, Jayaprawira, Harry Alexander Amri Yusuf, dan Sulistyowati. Selepas pelantikan, Harry mengatakan BPKH akan fokus pada pengoptimalan pendapatan dari dana yang saat ini dikelola.
 
"Kita bisa memaksimalkan pendapatan dari manfaat. Di regulasi disebut investasi langsung bisa sampai 30 persen. Harapan kita itu bisa kita maksimalkan," ujar Harry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.


Dengan pendapatan yang lebih besar, dia berharap pengelolaan haji bisa lebih maksimal, sehingga seluruh jemaah asal Tanah Air bisa memiliki kesejahteraan yang baik dan beribadah secara lancar di Tanah Suci
 
"Ini semua ujungnya adalah untuk kesejahteraan jemaah haji," tutur dia.

Harry mengaku masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan DPR untuk mencari portofolio investasi terbaik. Yang pasti, lanjut dia, dana akan ditanamkan pada produk-produk yang aman dan risiko rendah.
 
"Yang paling penting buat BPKH itu sebenarnya, selain return, adalah dananya aman karena ini dana titipan umat, dana sejuta umat ini. Jadi harus agak ekstra hati-hati mengelolanya," ucap dia.
 
Harry menambahkan situasi di dalam negeri yang stabil sangat aman untuk penempatan investasi. Selama kondisi makro cukup kuat dan menunjukkan tren bertumbuh, peluang untuk investasi akan semakin besar.
 
"Di situ yang akan kita lihat. Kalau ekonominya sedang konsolidasi, kita juga harus ekstra hati-hati. Ini portofolio itu harus kita sesuaikan dengan kondisi," jelas dia. (*)