Sekretaris Camat Lemahabang Wadas Artha SH mewanti-wanti agar para Kades bisa rapi menginventarisir kepemilikan lahan yang di peruntukan bagi Posyandu maupun Paud. Menyusul, lahan yang selalu bersengketa lantaran tidak besrtastus di hibahkan itu, menuai polemik setiap pergantian kepala desa paska Pilkades. Akibatnya, selain program pemerintah yang terancam terbengkalai, anak-anak balita di posyandu maupun siswa Paud, menjadi dampak yang paling di rasakan di lapangan.
Foto : Sekretaris Camat Lemahabang bersama Penilik Koorwilcambidik Lemahabang saat Minggon Kecamatan


"Yang paling rawan itu adalah bangunan Paud dan Posyandu. Rata-rata, lebih dominan bediri diaatas lahan 'Nebeng' bukan hibah atau aset desa. Sehingga, ketika Pilkades selesai atau pergantian kades, keberlangsungan Posyandu maupun Paud berpotensi selalu terancam, " Kata Arta di sela minggon Kecamatan, Selasa (22/11/2022). 

Ia menambahkan, di satu sisi, banyak OPD yang menawarkan kontruksi pembangunan fisik posyandu maupun gedung Paud, disisi lain masyarakat dan desa harus berjibaku dengan status kepemilikan lahannya sehingga, jarang bisa di Acc. Bahkan, anggaran Dana Desa (DD) dan sumber lainnya, tidak ada ploating untuk pengadaan lahan karena mayoritas teralokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi saja. Untuk itu, ia berharap, pemilik lahan bisa memberikan pernyataan hibahnya untuk memudahkan akses pembangunan, sehingga layanan bisa rapi untuk masyarakat. 

"Jadi ada baiknya di hibahkan, bikin surat pernyataan dan di ketahui kepala desanya. Karena, anggaran desa gak ada untuk alokasi pengadaan tanah atau lahan, " Pungkasnya. (Rd)
.