Pemda Siap Dukung Komitmen Jabar Ending AIDS 2030
HIV dan AIDS adalah issue global yang harus di tangani serius karena menjadi ancaman bagi keamanan manusia (Human Security). Dalam rapat kerja penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat terungkap apabila sebagian besar Kabupaten/Kota tidak memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai panduan untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Barat. 
Pemda Siap Dukung Komitmen Jabar Ending AIDS 2030
Ketua Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat Daniel K Ramadhan menilai Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat di lapangan masih berjalan oleh beberapa elemen, baik pemerintah dan masyarakat.
" Bisa menjadi potensi besar dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Potensi semua sektor dan unsur ini perlu dirangkul dan disatukan kembali melalui komitment Bersama melalui kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Business, Community , Government, dan Media)," Ungkap Daniel, Jumat (27/10/2023)
Berdasarkan estimasi tahun 2020, diperkirakan akan terdapat 543.100 orang dengan HIV (ODHIV). Laporan Sistim Informasi HIV AIDS (SIHA) Kementerian Kesehatan RI bahwa pada 31 Maret 2020 pada bulan Desember 2019 menunjukkan terdapat sebanyak 511.955 ODHIV yang telah mengetahui status terinfeksi HIV, dan terdapat 319.618 kasus Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS). Dengan urutan DKI Jakarta, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jika dilihat dari kondisi diatas bahwa Jawa Barat menjadi salah satu Propinsi dalam urutan Lima Besar di Indonesia.
Sementara itu Kordinator Presidium Wilayah 1 dari LSM Lekas Muksin menambahkan Kolaborasi Pentahelik akan mendorong adanya Dokumen RENCANA AKSI DAERAH P2 HIV AIDS di tiap kabupaten/kota.
" Dalam dokumen rapat kordinasi yang berlangsung 24-26 Oktober 2023 menjadi pegangan para pihak di kabupaten/ kota menuju ending AIDS 2030 di tingkat global, nasional dan khususnya di Provinsi Jawa Barat," Tutup Muksin. (*)
