Hanya Sebatas Seremonial, Sosialisasi KPU Dinilai Tidak Tepat
Dinilai Kurang Lakukan Sosialisasi Pilkada, KPU Jabar Didesak Lebih Aktif Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Hanya Sebatas Seremonial, Sosialisasi KPU Dinilai Tidak Tepat
Forum Jurnalis Jawa Barat (FJJB) menggelar Obrolan Santai Demokrasi (Orasi) bertajuk “Menuju Pesta Demokrasi, KPU Kemana?”, yang digelar di Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).
Direktur Landscape, Asep Komarudin mengatakan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat harus lebih aktif dalam mensosialisasikan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih makin meningkat.
“Pertama dalam pilkada, 2024 ini peran KPU ini harus kembali pada substansi yaitu mengawal demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk sesuai dengan tagline 'gembira' memilih langsung,” ujar Asep.
“Jangan terpaku pada tahapan-tahapan Walaupun memang KPU ada tahapan sesuai dengan PKPU tetapi, tahapan itu harus dilihat apakah itu sudah sesuai tidak dengan harapan yang ingin dicapai,” tambahnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa data yang terima oleh pihaknya, bahwa dalam pilkada atau pilgub Jawa barat merupakan wilayah dengan jumlah yang cukup besar.
“Jawa Barat ini jumlah pemilih yang cukup besar 35,7 juta jiwa besar se-indonesia , dengan jumlah pemilih hampir di atas 60 persen adalah usia anak,” ujarnya.
Asep menambahkan, bahwa rata-rata Pemilihan di jabar itu rata-rata klasifikasi pendidikan yaitu rata-rata 63 persen usia sekolah lulusan SD SMP dan SMA kalau SMA tambah lagi 30 sampai 90 persen.
“Jumlah pemilih hampir di atas 60 persen adalah usia anak muda,” katanya.
Maka dari itu Asep meminta pihak penyelenggaraan agar keluar, tahapan-tahapan yang selama ini berjalan. Hal itu agar dapat merangsang setiap pihak ikut terlibat dalam proses tahapan pemilu.
“Merangsang para pihak baik media, baik stakeholder, komunitas-komunitas, ormas-ormas untuk terlibat dalam proses Pilkada Ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Barat Reza Arfah menyarankan agar KPU Jabar menerapkan konsep pentahelix atau multipihak dalam proses sosialisasi Pilkada Serentak kepada masyarakat.
Menurutnya, KPU Jabar harus menggandeng atau melibatkan berbagai unsur dari mulai masyarakat atau komunitas, organisasi kepemudaan (OKP), media, pelaku usaha dan lainnya untuk ikut serta dalam menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak ini.
"Saya rasa rumusnya pentahelix itu rumusan negara berkembang menuju negara maju. Artinya media harus dilibatkan, atau pengusaha, dan sebagainya menurut saya formulasi itu sangat relevan," kata Reza.
Reza juga sempat menelusuri akun resmi KPU Jabar di media sosial, yaitu instagram. Seharusnya, KPU Jabar bisa memanfaatkan perkembangan digital yang massif ini untuk menggencarkan sosialisasi pilkada, bukan hanya sebatas postingan seremonial.
"Yang saya lihat di instagram KPU Jabar itu masih sebatas seremonial-seremonial. Memang sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai PKPU, namun media sosial juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan masif," jelasnya.
Sehingga, Reza menyebut bahwa ada tiga indikator yang bisa dijalankan oleh KPU Jabar agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih, apalagi Jabar merupakan provinsi dengan DPT terbanyak dan daerah terluas di Indonesia.
"Saya tadi sebutkan bahwa ada tiga indikator, yang pertama adalah adanya kelompok-kelompok civil society yang mau menampung dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang persiapan pilkada ini," katanya.
"Yang kedua, adanya kemampuan masyarakat untuk melakukan proses kegiatan, yang terakhir, masyarakat mampu mengadakan kegiatan dan mampu melaksanakannya," imbuhnya.
Dari tiga faktor ini kata Reza, civil society yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, dari mulai ormas, organisasi kepemudaan, hingga media harus berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan proses pilkada.
"Jadi mari buka lagi pentahelix nya, siapa lagi sih yang harus dilibatkan, rumusan membangun kotapun menggunakan rumus pentahelix," jelasnya.
Agar target KPU Jabar untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak ini sesuai dengan batas nasional sebesar 81 persen.
"Contoh data tahun kemarin, tingkat persentasi nya 72 persen emang meningkat sih dari 62 persen, tapi tetep di bawah batas nasional 81 persen," terangnya.(*)
