Junjung Netralitas, Pegawai KUA Telagasari Kabupaten Karawang Siap Sukseskan Pilkada Damai 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karawang dan juga Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Barat, sudah di depan mata. Para pegawai KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang selain siap menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN (PNS dan PPPK_red) juga siap mendukung penyelenggara Pemilu bersama Aparat keamanan untuk berjamaah mewujudkan Pilkada damai, aman dan tetap terjaga persatuan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat. 

Hal itu di kemukakan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Telagasari, Drs H Warhapi di sela-sela apel dan pembinaan pegawai KUA, Senin, 9 September 2024. 

Menurutnya, menciptakan suhu pilkada yang damai dan demokratis, bukan saja menjadi kewajiban penyelenggara pemilu, tetapi juga pihaknya sebagai pegawai dan semua masyarakat pemilih. Artinya bagaimana pilkada ini melahirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas, jika diantara masyarakat potensi kericuhan, gesekan, fanatisme hingga ego sentris ke sukuan dan perbedaan tidak mampu di redam. 

Untuk itu, KUA akan masif berikan pemahaman baik kepada para pegawai soal netralitas, juga kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan DKM Mesjid untuk sama-sama bahu membahu menciptakan kondusifitas pilkada dalam setiap tahannya secara damai dan memberi rasa aman. 

"Hal ini sejalan dengan firman Alloh, Waamanahum Min Khouf, yaitu memberi rasa aman bagi mereka yang takut, termasuk kekhawatiran potensi pelanggaran, potensi kericuhan yang bisa memecah belah persatuan diantara saudara-saudara kita, " Ungkapnya. 

Senada dikatakan Kepala KUA Kecamatan Telagasari, H Mulyadi S.Ag M.Si, Pilkada adalah pesta demokrasi untuk masyarakat. Tentu ragam perbedaan pilihan menjadi lazim, namun jangan sampai perbedaan tersebut, justru menjadi ruang untuk saling memecah belah persaudaraan. Untuk itu, para penyuluh agama diharapkan bisa bergerak ke setiap majelis taklim dan mesjid, kiranya untuk memberikan pemahaman kepada para jamaah untuk sama-sama menyongsong Pilkada dengan penuh kedamaian dan kondusifitas wilayah serta lingkungannya. Tak hanya itu, sebut Mulyadi, netralitas para pegawai menyikapi Pilkada tahun 2024 ini juga harus mampu teruji agar tidak memihak, memobilisasi maupun mengajarkan pada siapapun calon pimpinan daerah, karena netralitas ini sudah diatur dalam UU ASN, juga implementasi pelaksanaaan imbauan Kementrian Agama (Kemenag) terkait netralitas. 

"Intinya kita junnung tinggi netralitas pegawai, sambil memberikan suluh kepada jemaah di lapangan untuk menciptakan pilkada yang sejuk, damai dan berkualitas, " tutupnya. (Red)