Kemlu: Filipina Deportasi 35 WNI Pelaku Judi Online
Kementerian Luar Negeri menyebut terdapat 35 warga negara Indonesia (WNI) dideportasi oleh Pemerintah Filipina karena melakukan pelanggaran hukum. Mereka bukanlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melainkan pelaku judi online internasional.
Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti (ketiga dari kiri) didampingi Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu (kedua dari kanan) memberikan keterangan terkait 35 WNI yang dideportasi oleh Pemerintah Filipina, di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa
"Kali ini kita melakukan proses pemulangan dari tanggal 22-23 Oktober 2024, totalnya ada 35 WNI. Mereka yang dideportasi dari Filipina sebagai pekerja judi online, dan ini adalah hasil kerjasama Kemlu dan Div Hubinter Polri serta KBRI Manila," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Juda Nugraha, di Bandara Soetta, Selasa (22/10/2024) malam.
Berdasarkan informasi dari Polri dan KBRI Manila, Kepolisian Filipina telah melakukan razia dan penggerebekan perusahaan judi online pada 31 Agustus lalu. Perusahan itu bernama POGO (Philipies Offshore Gaming Operator).
"Hasilnya, ditemukan ada 162 pekerja judi online dari berbagai kewarganegaaraan. Dari jumlah tersebut, 69 di antaranya adalah WNI, lalu KBRI memberikan pendampingan kepada 69 WNI tersebut," ujarnya.
Judha menuturkan, dari 69 WNI itu berdasarkan hasil investigasi oleh Kepolisian Filipina, dua di antaranya dianggap sebagai tersangka. Kemudian, empat WNI sebagai saksi korban dan sisanya sebagian pelaku judi online.
"Terhadap 35 WNI tersebut, dalam dua hari ini dilakukan pemulangan ke Tanah Air. Jadi, ini pembelajaran buat kita semua, bahwa tidak semua kasus judi online adalah TPPO, karena hampir 50 persen yang secara sadar bekerja di bidang judi online," kata Judha.
Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti menambahkan, pemulangan ini adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Filipina. Khususnya, terkait judi online internasional di Filipina yang melibatkan pelaku-pelaku dari Indonesia.
"Malam ini pulang 22 WNI dari 35 ke Jakarta, dan sisanya ke bandara-bandara lain melalui proses deportasi. Dalam proses deportasi, maka kewajiban untuk membayar tiket pulang ada pada pelaku bukan pada kita, karena mereka bukan korban TPPO," ucapnya.
Menurut Khrisna, dari 69 WNI, dua jadi tersangka di Filipina dan sisanya dideportasi karena melanggar UU Keimigrasian. Karena, mereka bekerja secara ilegal atau nonprosedural di Filipina.(*)
