Perlu Hati-hati Tentukan Kebijakan Kurikulum Merdeka dan UN

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti memastikan, akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional (UN). Ia mengatakan, tidak akan terburu-buru mengambil keputusan atas isu-isu penting yang diperdebatkan masyarakat. 

Foto : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti (tengah) saat ditemui di kantor Kemendikbud, di Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kurikulum ini masih baru meski sudah diwajibkan, pada kenyataannya belum semua satuan pendidikan bisa menerapkannya. Jadi, kami masih akan mengkaji secara mendalam, tidak terburu-buru," kata Mu'ti di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024). ​

Terkait UN yang pernah dihapuskan, ia mengatakan, masih berpikir-pikir untuk dihidupkan kembali atau tidak. Untuk itu, ia akan mendengarkan masukan dari internal kementerian, para pakar, dan masyarakat. 

"Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya, kami ingin mendengar dulu masukan dari internal kementerian, para pakar, serta masyarakat," ucapnya. 

Menurutnya, dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian dan melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan pendidikan ke depan dapat menjawab tantangan. Sekaligus meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

Abdul Mu'ti juga berjanji akan menciptakan pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif. Prasekolah akan menjadi fokus utamanya, karena dianggap sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. 

“Pendidikan prasekolah tidak selalu harus diselenggarakan di sekolah formal. Melainkan juga dapat melibatkan lembaga pendidikan informal dan nonformal,” kata Mu'ti usai serah terima jabatan sebagai Mendikdasmen di Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024). 

Ia juga menggarisbawahi, pentingnya kemitraan strategis dan peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semua itu, demi upaya mendukung  pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif. 

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan program pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi gerakan pencerahan dan pencerdasan, yang tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian dan melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan pendidikan ke depan dapat menjawab tantangan. Sekaligus meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia (*)