Bawaslu Jabar Gelar P2P dengan Melibatkan Kaum Perempuan
Dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Pendidikan Pengawasan Partisipasi, dengan tema, "Perempuan Berdaya Mengawasi" (P2P), yang melibatkan berbagai kalangan perempuan di Jawa Barat, untuk Pilkada Serentak 2024, yang dilaksanakan di Aula Dayang Sumbi Hall Sari Ater Subang, Senin hingga Rabu (4-6/11/2024). 
Sejumlah Kaum Perempuan se-Jawa Barat, Mengikuti Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Pilkada Serentak 2024, Yang Digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat melek tentang pelanggaran pemilu, khususnya di Pilkada Serentak 2024 ini, dengan edukasi pengawasan dan pelaporan masyarakat.
"Kegiatan P2P ini, tak hanya dilaksanakan kali ini saja, tetapi sebelumnya juga sudah kami lakukan, dengan peserta yang berbeda yaitu, sejumlah elemen mahasiswa, organisasi mahasiswa Cipayung, juga dari lintas agama, dan sekarang ini kita libatkan kaum perempuan, dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, dalam pengawasan partisipatif pelanggaran Pilkada Serentak 2024," ungkap Nuryamah kepada RRI di Subang, Senin (4/11/2024).
Nuryamah menyebutkan, perbedaan dari P2P dengan pojok pengawasan, forum warga, dan kampung pengawasan partisipatif, dan MoU dengan kampus, dan juga ada jari awasi pemilu.
"Jika P2P ini, sifatnya mendidik masyarakat agar mereka melek tentang pelanggaran pilkada, tetapi yang saya sebutkan tadi sudah menjurus ke aplikatif pelaporan jika menemukan pelanggaran," ujarnya.
Keberhasilan dari P2P yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan bukti ada 94 pelaporan yang diterima Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hanya 21 pelanggaran yang merupakan laporan dan temuan Bawaslu sebanyak 21 pelaporan.
"Artinya tingkat keberhasilan pengawasan partisipatif masyarakat itu, dilihat dari banyaknya jumlah pelaporan masyarakat ke Bawaslu. Seperti contoh per akhir bulan Oktober 2024 kemarin, mencapai 80 persen dari total 94 pelaporan, 21 nya merupakan laporan dan temuan pengawasan aktif jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat," kata Nuryamah.(*)
