Blangko KTP-e Dipastikan Tersedia untuk Pilkada Serentak 2024
Kemendagri memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Handayani Ningrum, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Blangko KTP-e Dipastikan Tersedia untuk Pilkada Serentak 2024
Karenanya, ia meminta Dinas Dukcapil di daerah untuk segera mencetak KTP-e bagi penduduk yang sudah merekam dan dinyatakan print ready record.
"Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak sehingga dipastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada," kata Handayani.
Ini, menurutnya, sebagai salah satu tanggung jawab Kemendagri dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ia mengatakan, pada tahun 2024 ini pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping.
"Berulang ditekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan. Atau mencetakkan KTP elektronik penduduk yang diperlukan untuk menggunakan hak suara mereka," ujar Handayani.
Ia pun menekankan bahwa Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan Kemendagri. Hal ini guna memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.
Dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan, Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data. Termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.
Handayani menjelaskan, penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas. Namun, juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
"Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat digunakan secara optimal. Ini untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan. Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali.
Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang disediakan. "Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.(*)
