Paslon Pemenang Pilkada Dikhawatirkan Tersandera Pengusaha Rapor Merah
Pasangan Calon (paslon) pemenang Pilkada 2024, diperkirakan rentan menjadi 'sandera' para pebisnis dengan rapor merah. Hal itu disampaikan Direktur Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany. 
Direktur Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany (tengah) saat menggelar diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (15/11/2204).
Ia menjelaskan kondisi tersebut bisa terjadi, jika para paslon memberikan ruang bagi pebisnis tersebut, ikut menyokongnya dalam kampanye. Sehingga paslon itu diungkapkan Willem menjadi terkungkung dengan hutang budi ke pebisnis nakal.
"Jangan sampai tersandera dukungan dari industri atau perusahaan yang punya rapor merah. Karena itu kami menyoroti dari sisi kontestan juga harus hati-hati," kata Willem saat menggelar diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Sebab berdasarkan catatannya, banyak pebisnis dengan rapor merah itu rela mengocek kantong lebih dalam untuk kampanye paslon. Padahal dari hal itu, Willem mengungkapkan bahwa sokongan dana dari para pebisnis nantinya akan ditagih kembali ketika paslon tersebut menang.
Penagihan utang budi dari paslon pemenang Pilkada akan dilakukan, dalam pemberian izin berusaha dengan mengesampingkan dampak lingkungannya. Meski seluruh mekanisme izin usaha dikeluarkan pemerintah pusat, namun para pengusaha itu mengincar penilaian dari pemerintah daerah.
"Perizinan memang ditarik ke pusat, tapi teknis penilaian akan dilakukan di daerah. Ini menjadi kewenangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada nanti," ujarnya. (*)
