Ini Dampak Positif-Negatif dari Kebijakan Tarif Resiprokal AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menerapkan, tarif resiprokal (tarif timbal balik) untuk sejumlah negara. Negeri Paman Sam memberikan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 persen. 

Ini Dampak Positif-Negatif dari Kebijakan Tarif Resiprokal AS

Apa saja dampak kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump untuk Indonesia? Simak jawabannya dalam artikel ini. Merangkum berbagai sumber, secara garis besar, tarif resiprokal bisa menghadirkan dua dampak, yakni positif dan negatif. 

Dampak positif dari tarif resiprokal di antaranya, mendorong negosiasi dagang yang adil dan melindungi industri dalam negeri. Sedangkan, dampak negatif dari tarif timbal balik adalah risiko timbulnya perang dagang. 

Karena, negara yang dikenai tarif resiprokal bisa jadi balas menerapkan hal serupa. Dampak buruknya, hubungan ekonomi jangka panjang antar negara bisa rusak. 

Tak hanya itu, barang-barang impor yang masuk ke suatu negara akan menjadi lebih mahal. Efeknya, konsumen lokal yang mesti menanggung beban harga lebih tinggi, utamanya untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. 

Daftar Negara Terkena Tarif Resiprokal Presiden Trump 

Melansir laman CBS News, berikut daftar lengkap negara-negara yang terkena tarif resiprokal Presiden Trump: 

• Lesotho: 50 persen

• Saint Pierre dan Miquelon: 50 persen

• Kamboja: 49 persen

• Laos: 48 persen

• Madagaskar: 47 persen

• Vietnam: 46 persen

• Sri Lanka: 44 persen

• Myanmar (Burma): 44 persen

• Kepulauan Falkland: 42 persen

• Suriah: 41 persen

• Mauritius: 40 persen

• Irak: 39 persen

• Botswana: 38 persen

• Guyana: 38 persen

• Bangladesh: 37 persen

• Serbia: 37 persen

• Liechtenstein: 37 persen

• Réunion: 37 persen

• Thailand: 36 persen

• Bosnia dan Herzegovina: 36 persen

• Tiongkok: 34 persen

• Makedonia Utara: 33 persen

• Taiwan: 32 persen

• Indonesia: 32 persen

• Angola: 32 persen

• Fiji: 32 persen

• Swiss: 31 persen

• Libya: 31 persen

• Moldova: 31 persen

• Afrika Selatan: 30 persen

• Nauru: 30 persen

• Aljazair: 30 persen

• Pakistan: 29 persen

• Pulau Norfolk: 29 persen

• Tunisia: 28 persen

• Kazakhstan: 27 persen

• India: 27 persen

• Korea Selatan: 25 persen

• Jepang: 24 persen

• Malaysia: 24 persen

• Brunei Darussalam: 24 persen

• Vanuatu: 23 persen

• Pantai Gading: 21 persen

• Namibia: 21 persen

• Uni Eropa: 20 persen

• Yordania: 20 persen

• Nikaragua: 18 persen

• Zimbabwe: 18 persen

• Malawi: 18 persen

• Israel: 17 persen

• Filipina: 17 persen

• Zambia: 17 persen

• Mozambik: 16 persen

• Norwegia: 16 persen

• Venezuela: 15 persen

• Nigeria: 14 persen

• Chad: 13 persen

• Guinea Khatulistiwa: 13 persen

• Kamerun: 12 persen

• Republik Demokratik Kongo: 11 persen (*)

Baca Juga :

• 
• 
• 
• 
• 
•