KDM Bakal Audit Dana Hibah, Cegah Kebocoran dan Penyimpangan
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penyaluran dana hibah yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. (6/5/25).
Audit ini tidak hanya difokuskan pada dana hibah senilai Rp45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga besar mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, tetapi juga mencakup seluruh lembaga pendidikan lainnya yang menerima hibah dari Pemprov Jabar.
"Seluruh dana hibah, bukan hanya di Tasikmalaya saja, semuanya akan diaudit," tegas Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Senin (5/5/2025) malam.
Terkait kemungkinan pelimpahan hasil audit kepada pihak kepolisian, Dedi menyatakan bahwa hal tersebut akan diputuskan setelah hasil audit selesai. "Nanti kita lihat setelah audit selesai, baru akan diputuskan langkah selanjutnya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025), Dedi mengingatkan seluruh penerima dana hibah dari Pemprov Jabar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, baik secara formal maupun material.
"Saya tidak bicara pada individu, tetapi kepada seluruh penerima dana hibah. Siapapun dan dari manapun, semuanya wajib bertanggung jawab," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut harus mencakup dua aspek utama: fisik dan administratif. Dari sisi fisik, kualitas dan kuantitas proyek atau bangunan harus sesuai dengan anggaran yang diterima. Sementara itu, dari sisi administratif, seluruh dokumen dan pelaporan harus lengkap dan benar.
"Pertanggungjawaban fisik harus mencerminkan kualitas sesuai nilai hibah, dan secara administratif semuanya harus tercatat dengan baik," pungkasnya (*)