Hari ini
Cuaca 0oC
BREAKING NEWS

Rupiah Masih Perkasa terhadap Dolar AS

Karawang : Nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Rabu (11/6/2025). 

Foto ilustrasi uang

Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,09 persen atau 15 poin menjadi Rp16.260 per dolar AS.

Perkembangan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump menjadi isu yang mempengaruhi pergerakan mata uang asing terhadap dolar AS. Kebijakan tarif ini kemungkinan diberlakukan mulai Juli 2025 setelah pengadilan banding memenangkan Trump. 

Di sisi lain, ada optimisme terkait pembicaraan lanjutan antara AS dan Tiongkok terkait sengketa perdagangan kedua negara tersebut. "Para pejabat Washington mengatakan sudah mencapai kerangka kerja untuk pembicaraan perdagangan dengan Beijing," kata analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi.

Pelaku pasar saat ini juga mengarahkan perhatiannya pada tingkat inflasi atau indeks harga konsumen di AS. Data-data tersebut akan dirilis Rabu (11/6/2025) waktu setempat dan diperkirakan inflasi akan sedikit menguat pada Mei 2025.

"Ini menjadi isyarat lebih lanjut terkait kondisi perekonomian AS," ucap Ibrahim. Menurut dia, tekanan harga yang sudah turun beberapa bulan terakhir kemungkinan akan naik lagi karena kebijakan tarif Trump.

Jika tekanan inflasi kembali menguat, hal ini akan mendorong bank sentral AS mempertahankan suku bunganya. Sementara pemerintahan Trump menginginkan The Fed menurunkan suku bunga.

Di dalam negeri, Ibrahim kembali mencermati perbedaan angka tingkat kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Menurut dia, hal ini mesti dimaknai dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan dalam konteks nasional.

"BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa," ujarnya. Sedangkan Bank Dunia melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen pada 2024.

Bank Dunia menggunakan pendekatan purchasing power parity (PPP) untuk menyesuaikan daya beli antarnegara. Sedangkan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN) dalam menghitung tingkat kemiskinan.

Ibrahim menegaskan perhitungan BPS lebih kontekstual dan sesuai karakteristik konsumsi rumah tangga Indonesia. "Perbedaan tujuan dan metodologi penghitungan ini menyebabkan kesenjangan hasil yang signifikan," ucapnya menutup analisisnya.

Hide Ads Show Ads