Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menekankan, persetujuan anggaran Bappenas 2026 harus tepat sasaran untuk mendukung pembangunan nasional.
 |
| Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (kedua dari kiri) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025) |
Ia menyebutkan, total pagu anggaran yang disetujui sebesar Rp2,597 triliun untuk program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dukungan Manajemen.(3/9/25).
Menurut Ketua DPP Golkar ini, alokasi anggaran tersebut harus mendukung pencapaian penurunan kemiskinan. Termasuk juga, graduasi kemiskinan, SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi.
"Mekanisme 'check and balances' antara DPR dan Bappenas penting, agar program pemerintah berjalan efektif. Semuanya demi satu Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik, seperti cita-cita kita semua,” kata Ketum DEPINAS SOKSI ini dalam Rapat Kerja dengan Kementerian PPN/Bappenas, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dalam raker ini, Komisi XI DPR mendengarkan seluruh penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengenai rencana kerjanya. Seluruh program dan fungsi kementeriannya, dianggap dibacakan dan disepakati sebagai bagian dari APBN 2026.
Kemudian, Misbakhun menegaskan, penggunaan pinjaman luar negeri harus tepat sasaran. Semua itu, dalam rangka mendukung kapasitas SDM dan memperkuat implementasi program pembangunan.
“Bagaimana para perencana-perencana muda ini tidak hanya menghasilkan analisis. Tapi bagaimana kemudian mengkoneksi analisa mereka menjadi program yang terencana dan terealisasi,” ucap Misbakhun.
Sementara Rachmat Pambudy mengapresiasi atas kerja sama Komisi XI DPR RI. Ia berharap, kesepakatan rapat menjadi dasar penguatan sistem perencanaan nasional dan langkah nyata untuk pembangunan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.(*)
