KDM Sebut 'Poe Ibu' Bukan Pengganti Tanggung Jawab Pemerintah
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa gerakan Rereongan Poe Ibu bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan sosial masyarakat, melainkan ajakan untuk memperkuat solidaritas warga dalam lingkungan sosialnya.(14/10/25)
 |
| Foto : Gubernur Jawa Barat |
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memikul tanggung jawab penuh dalam memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berjalan optimal, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Beragam fasilitas telah disiapkan melalui skema bantuan sosial dan program kesehatan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan. Kita sudah layani kesehatan dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin, dengan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah provinsi,” ujar Dedi, Senin (13/10/2025).
Ia menekankan, Rereongan Poe Ibu yang digerakkan hingga tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kabupaten/kota bukanlah kewajiban, melainkan gerakan sosial berbasis partisipasi warga untuk saling membantu di lingkungannya.
“Kalaupun ada ajakan untuk melakukan rereongan di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten/kota, itu tidak ada kaitan dengan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Dedi menjelaskan, rereongan dimaksudkan untuk membantu kebutuhan penunjang yang tidak tercakup dalam skema pembiayaan pemerintah. Misalnya, biaya transportasi menuju rumah sakit atau sekolah, serta kebutuhan makan bagi keluarga pasien.
“Rumah sakitnya sudah dibayar oleh pemerintah. Tapi dia tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya uang untuk makan selama menunggu saudaranya. Sekolahnya sudah dijamin, tapi tidak punya ongkos atau seragam. Walaupun sekarang seragam juga sudah disiapkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa Rereongan Poe Ibu merupakan bentuk penguatan nilai gotong royong dan bukan karena pemerintah kekurangan anggaran.
“Ini adalah upaya sosial yang ditumbuhkan berdasarkan partisipasi warga di lingkungannya masing-masing. Bukan karena pemerintah kekurangan uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.(*)
