Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif di wilayahnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menciptakan kenyamanan dan kepastian bagi para investor berbuah hasil positif pada Triwulan III tahun 2025.
 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Istimewa) |
Berdasarkan laporan resmi Menteri Investasi, Rosan Roeslani, Jumat (17/10/2025), Jawa Barat kembali mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dengan nilai investasi mencapai Rp77,1 triliun. Posisi Jabar mengungguli Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Rp63,3 triliun), Sulawesi Tengah (Rp33,4 triliun), Banten (Rp30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp30,4 triliun).
Secara nasional, realisasi investasi pada periode Triwulan III 2025 mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan porsi 56,9 persen atau senilai Rp279,4 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp212 triliun atau 43,1 persen.
Jawa Barat juga mencatat realisasi PMDN tertinggi dengan nilai Rp41,8 triliun atau 15 persen dari total nasional, diikuti DKI Jakarta (Rp40,8 triliun) dan Kalimantan Timur (Rp23,5 triliun). Untuk PMA, Jabar menjadi primadona dengan capaian 2,2 miliar United States Dollar (USD) (16,7 persen), disusul Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Banten.
Secara kumulatif hingga Triwulan III, realisasi investasi nasional telah mencapai 75,3 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.
Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pelaku usaha, yang telah berperan aktif menjaga Jawa Barat sebagai daerah tujuan utama investor.
“Yang dibangun itu bukan hanya gedung, tapi juga kepercayaan. Investasi harus ramah. Caranya? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus siap, dan pemerintah harus hadir memberikan kepastian,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar kini fokus memperkuat infrastruktur pendukung investasi dan memastikan keamanan bagi para penanam modal. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan layanan aduan cepat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), guna merespons keluhan perusahaan terhadap potensi gangguan keamanan maupun tenaga kerja.
Menurutnya, praktik premanisme dan hambatan sosial di sekitar kawasan industri tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak iklim investasi yang telah dibangun dengan baik.
“Pemerintah bukan hanya memungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman. Saya minta Dinas Tenaga Kerja di seluruh kabupaten/kota membuka layanan aduan khusus bagi perusahaan di Jawa Barat,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat akan terus menjadi poros pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus daerah paling ramah investasi di Indonesia.(*)
