 |
| Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (kedua dari kiri) saat menyerahkan 40 nama usulan Gelar Pahlawan Nasional dalam jumpa pers resmi di Jakarta, Selasa (21/10/2025). (Foto: Humas Kemensos) |
Fadli Zon diketahui kini menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Republik Indonesia. Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3/TK/2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon bertugas memberi pertimbangan kepada presiden. Pertimbangan itu mencakup penerima gelar pahlawan nasional dan penerima tanda kehormatan lainnya.
Mensos mengatakan, usulan gelar awalnya berasal dari masyarakat dan Tim Gelar tingkat kabupaten atau kota. Setelah itu, Bupati atau Wali Kota menandatangani usulan sebelum diteruskan ke Gubernur.
"Intinya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Kemensos menyerahkan nama-nama yang sebelumnya telah diteliti, dikaji, dan dilakukan pendalaman atas usulan Gelar Pahlawan Nasional. Khususnya dari berbagai provinsi, yang telah ditandatangani oleh Gubernur," ucapnya dalam jumpa pers resmi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Setelah disetujui gubernur, nama-nama dikaji ulang oleh tim Kementerian Sosial (Kemensos). Hasil kajian inilah yang kemudian disampaikan kepada Dewan Gelar.
Menurutnya, ada 40 tokoh yang dinilai memenuhi syarat setelah melalui pembahasan bertahun-tahun. Sebagian nama sudah dikaji sejak lima hingga tujuh tahun lalu.
Tokoh yang diusulkan antara lain Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah. Ada juga ulama seperti Kiai Khalil Pangkalan serta Kiai Bisri Sansuri.
Mensos menyerahkan dokumen usulan ini secara simbolis di hadapan media. Ia berharap publik menunggu hasil pembahasan Dewan Gelar secara bersama-sama.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, seluruh nama yang diajukan telah masuk kategori memenuhi syarat atau MS. Menurutnya, Dewan Gelar akan mulai bersidang besok untuk membahas semua usulan tersebut.
"Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat, atau istilahnya itu MS, memenuhi syarat. Sehingga akan dibahas dalam sidang," kata Fadli Zon.
Sidang akan melibatkan anggota Dewan Gelar seperti Jamari Caniago, Menko Polhukam, dan Menteri Agama. Ada juga sejarawan seperti Prof. Susanto Zuhdi serta Prof. Agus Mulyana bersama unsur TNI dan Polri.
Ia mengatakan, jumlah usulan yang banyak bisa membuat sidang digelar beberapa kali. Hasil pembahasan akhir akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.(*)
