Mulai Beres-beres, Menpora Siapkan Langkah Tegas Jika Dualisme Olahraga Tak Kunjung Selesai
Karawang: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan sikap tegas pemerintah terhadap masalah dualisme kepengurusan di sejumlah cabang olahraga, seperti tenis meja, berkuda, hingga tinju.
 |
| Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir |
Ia memberi waktu tiga bulan bagi KONI dan KOI untuk menuntaskan persoalan tersebut sebelum pemerintah mengambil langkah pada Januari 2026.
“Suratnya sudah saya kirim dan sudah diterima Pak Okto dan KONI. Saya minta dalam waktu tiga bulan isu dualisme sudah tidak ada lagi. Kalau Januari masih ada, mohon maaf, musyawarah dan mufakatnya sudah diberikan. Nanti Januari kami ambil posisi,” kata Erick, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut Erick, penyelesaian dualisme penting agar pemerintah bisa segera menyusun roadmap olahraga nasional yang terarah.
Tanpa kepastian kelembagaan, kata dia, sulit bagi Indonesia membangun sistem pembinaan atlet yang berkesinambungan dari tingkat daerah hingga internasional.
“Kalau kita sudah konsolidasi secara keluarga besar olahraga, baru kita bisa bicara soal roadmap-nya. PON itu untuk apa, SEA Games untuk apa, Asian Games untuk apa, dan Olimpiade untuk apa,” ujar Erick.
Ia menilai dualisme federasi tak hanya menghambat koordinasi antar lembaga, tetapi juga merugikan para atlet.
Dalam situasi seperti itu, kata Erick, yang dirugikan justru mereka yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa.
“Yang penting kita sebagai pengurus tidak boleh pilih kasih. Saya sebagai Menpora tidak boleh membuka peluang ada perbedaan perlakuan antara satu atlet dan yang lain. Kita harus jujur dan adil,” ucap Erick.
Erick juga menyoroti pentingnya regenerasi atlet dan penyusunan kalender olahraga nasional yang lebih sinkron.
Ia bahkan membuka wacana agar Pekan Olahraga Nasional (PON) digelar setiap dua tahun, dengan catatan tidak berbenturan dengan kalender multievent internasional seperti Olimpiade atau SEA Games.
“Bukan tidak mungkin PON jadi dua tahunan, tapi jangan tabrakan dengan Olimpiade. Bisa sejajar dengan tahunnya SEA Games. Ini sedang kami diskusikan dengan KONI dan KOI,” tutur Erick.
Erick menambahkan pemerintah menargetkan pada Maret 2026 sudah ada blueprint olahraga nasional yang menata ulang arah pembinaan dan kompetisi.
Ia juga mengingatkan agar setiap federasi memberi ruang yang adil bagi atlet muda tanpa menutup peluang bagi atlet senior yang masih berprestasi.
“Jangan ada prasangka bahwa atlet muda pasti kalah dari senior. Tapi kalau memang ada senior seperti Eko Yuli yang masih potensial, tentu tetap kita beri kesempatan. Yang penting tidak ada titipan dan tidak ada kepentingan di baliknya,” tutur Erick.(*)
