Bandung: Polemik dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4,1 triliun yang sempat disebut mengendap dalam bentuk deposito oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya terjawab tuntas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito, usai meminta klarifikasi langsung ke Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
“Bank Indonesia ini bank sentral, jadi jangan sampai ada pernyataan yang keliru. Ada enggak duit Rp4,1 triliun yang deposito?” tanya Dedi dalam rekaman video. “Tidak ada, Pak,” jawab Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman.
 |
| Dana 4,1 Triliun Pemprov Jabar Bukan Deposito |
“Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, dana tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD yang menjadi kewenangan masing-masing unit,” jelas Dedi.
Dedi menegaskan, dana Rp3,8 triliun tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintahan, mulai dari proyek pembangunan, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, hingga biaya operasional.
“Uang ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ungkapnya.
Menanggapi tudingan bahwa dana tersebut sengaja disimpan untuk memperoleh bunga bank, Dedi menepis tegas. “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Awas ya, tidak ada,” ujarnya.
Dedi juga menanggapi santai alasan data per 30 September masih digunakan dalam paparan Menkeu saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober lalu. “Begitulah,” katanya singkat.
Ia menambahkan, posisi kas daerah bersifat fluktuatif dan terus bergerak sesuai kebutuhan belanja. “Hari ini Rp2,5 triliun, kemarin Rp2,3 triliun, sebelumnya Rp2,4 triliun. Itu yang benar,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Dedi menyelipkan candaan terkait jabatan Sekda yang sempat jadi sorotan. “Saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan Sekda, sekarang jadi tidak ada,” ucapnya.(*)
