 |
| Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Peru Dina Boluarte saat kunjungan kenegaraan Peru ke Indonesia (Foto: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia) |
Melansir dari AP News, sebanyak 124 anggota kongres sepakat mencopotnya tanpa ada satu pun suara yang menolak. Boluarte tidak hadir dalam sidang untuk membela diri sebelum pemungutan suara dimulai.
Keputusan pemakzulan itu diambil hanya beberapa jam setelah insiden penembakan di sebuah konser di ibu kota Lima. Insiden tersebut memicu kemarahan publik terhadap pemerintah.
Berbeda dari delapan upaya pemakzulan sebelumnya, kali ini hampir semua fraksi parlemen mendukung pencopotan tersebut. Boluarte sebelumnya naik ke kursi presiden pada Desember 2022 setelah menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena berusaha membubarkan parlemen.
Ia menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Peru sekaligus pemimpin keenam negara itu dalam waktu kurang dari satu dekade. Masa jabatannya seharusnya berakhir pada 28 Juli 2026, sementara pemilu presiden berikutnya telah dijadwalkan untuk April tahun depan.
Hingga kini, belum jelas siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala negara. Berdasarkan konstitusi, presiden Kongres menjadi pengganti sementara, meskipun para legislator dapat memilih tokoh lain dari antara mereka.
Sebelum menjadi presiden, Boluarte menjabat sebagai wakil presiden dalam pemerintahan Pedro Castillo. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia menghadapi gelombang penolakan besar dari masyarakat.
Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, tercatat lebih dari 500 aksi protes yang menuntut pengunduran dirinya. Skandal politik dan meningkatnya angka kejahatan memperburuk citra pemerintahannya di mata publik.
Dalam pidato militer pada Rabu (8/10/2025), Boluarte menuding imigrasi ilegal sebagai penyebab utama meningkatnya kejahatan di Peru. Ia juga menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena dianggap membuka perbatasan tanpa pengawasan yang memadai.
Gelombang kekerasan dan krisis politik terbaru ini memperdalam ketidakstabilan di negara Amerika Selatan tersebut. Perdana Menteri Eduardo Arana sempat membela Boluarte dalam sidang parlemen, menyatakan bahwa pemakzulan bukanlah Solusi.
Namun, mayoritas anggota kongres tetap bersikeras mencopot sang presiden. Sementara itu, Arana menegaskan bahwa pemerintah siap meninggalkan jabatan kapan pun jika itu merupakan kehendak rakyat.(*)
