Resmi Pemerintah Maroko Tuntut 2.400 Lebih Gen Z Peserta Demonstrasi

Rabat: Pemerintah Maroko menyatakan, lebih dari 2.400 orang menghadapi proses hukum terkait demonstrasi GenZ 212. protes tersebut dilakukan untuk menuntut perbaikan pendidikan dan layanan kesehatan publik serta diakhirinya praktik korupsi.

Melansir dari Le Monde, informasi ini diumumkan oleh kantor kejaksaan, Selasa (28/10/2025). Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.400 orang telah ditahan, menurut hakim Hassan Farhan yang memaparkan rincian kasus dalam konferensi pers.

Total terdakwa mencapai 2.480 orang, di mana sekitar 20 persen didakwa melakukan pemberontakan secara berkelompok. Sementara itu, lebih dari sepertiga lainnya dituduh menyerang aparat atau menghasut kejahatan.

Hingga, Senin (27/10/2025) lalu, pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap 411 orang, termasuk 76 anak di bawah umur. Lebih dari 60 terdakwa dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun karena kasus vandalisme, penjarahan, dan pembakaran.

Sementara itu, sebagian lainnya menerima hukuman percobaan. Gerakan GenZ 212 bermula dari kampanye daring yang menyerukan reformasi sosial dan berlangsung sejak akhir bulan sebelumnya.

Demonstrasi yang menuntut reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan publik ini sempat dilarang oleh pemerintah pada tahap awal. Larangan tersebut membuat polisi melakukan ratusan penangkapan.

Dua malam aksi diwarnai kekerasan, termasuk di kota Agadir, yang menewaskan tiga orang dalam bentrokan. Meski demikian, para penyelenggara menegaskan bahwa gerakan mereka bersifat damai.

Asosiasi Maroko untuk Hak Asasi Manusia (AMDH) kemudian menyerukan agar semua terdakwa mendapatkan peradilan yang adil. Asosiasi tersebut juga mengkritik laporan polisi yang diduga dibuat di bawah tekanan.

Namun, Farhan menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah dijalankan sesuai dengan undang-undang Maroko dan bahwa hak-hak terdakwa telah dijamin. Demonstrasi berlangsung hampir setiap hari selama dua minggu.

Namun, intensitasnya mulai menurun setelah pidato Raja Maroko. Raja menyerukan reformasi sosial dan pengumuman rancangan anggaran senilai US$15 miliar (Rp249,3 triliun) untuk meningkatkan sektor kesehatan dan pendidikan.

Meski demikian, ketimpangan sosial tetap menjadi persoalan besar di Maroko. Kesenjangan regional yang mendalam serta jurang pemisah antara sektor publik dan swasta yang masih belum teratasi.(*)