AS Bagikan Draf Resolusi Perdamaian Gaza ke PBB
Washington: Amerika Serikat berencana membagikan draf resolusi mengenai rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk Gaza. Draf tersebut akan diberikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB.
 |
| Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto: X - The White House) |
Dilansir dari Reuters, hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS pada Rabu (5/11/2025) malam. Negara-negara seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab akan turut serta dalam pembahasan tersebut.
Pejabat tersebut menyebut keikutsertaan mereka sebagai tanda dukungan regional yang kuat terhadap inisiatif perdamaian ini. Draf tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan rencana 20 poin Trump bagi Gaza.
Tahap pertama dari rencana tersebut telah disepakati oleh Israel dan kelompok Hamas satu bulan yang lalu. Tahap pertama mencakup gencatan senjata setelah dua tahun perang serta perjanjian pertukaran sandera antara kedua pihak.
Amerika Serikat kini menyiapkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendukung pelaksanaan rencana ini secara formal di tingkat internasional. Draf tersebut mencakup pembentukan pemerintahan transisi di Gaza serta pembentukan pasukan stabilisasi internasional dengan mandat selama dua tahun.
Pasukan yang disebut International Stabilization Force (ISF) ini akan diberi wewenang untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan”. Istilah tersebut merupakan kode diplomatik yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga keamanan dan melaksanakan mandatnya.
Belum diketahui apakah draf tersebut telah mengalami perubahan sebelum dibagikan kepada anggota Dewan Keamanan. Untuk dapat disetujui, resolusi ini harus memperoleh sedikitnya sembilan suara dukungan dan tidak mendapat veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.
Anggota tetap tersebut adalah Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Belum jelas pula apakah AS telah membagikan salinan draf tersebut kepada Rusia dan Tiongkok.
Draf resolusi setebal dua halaman itu juga memberi legitimasi bagi pembentukan badan pemerintahan sementara bernama Board of Peace. Badan ini akan berperan sebagai otoritas transisi di Gaza.
Board of Peace akan bekerja sama dengan pasukan ISF untuk menegakkan stabilitas di wilayah tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.(*)
