Inflasi Oktober 2025 Capai 2,86%, Mendagri Sebut Masih Aman dalam Target Pemerintah
Karawang : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan inflasi Indonesia pada Oktober 2025 secara tahunan berada di level 2,86 persen.
Angka tersebut sedikit naik dibanding bulan sebelumnya, namun masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Artinya target yang kita jaga itu 1,5 sampai 3,5 persen. Jadi 2,86 persen masih pada posisi aman,” kata Tito,, Selasa, 4 November 2025.
Menurut Tito, inflasi pada level ini masih mencerminkan keseimbangan harga yang menguntungkan produsen dan konsumen.
Ia menilai kenaikan sebagian komoditas tidak lepas dari faktor global, terutama lonjakan harga emas dunia.
“Sekarang memang terjadi kenaikan harga emas internasional. Itu tren global, jadi tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujar Tito.
Berdasarkan data yang dipaparkan Tito, komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar pada Oktober adalah perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum dan ikan segar.
Sementara secara bulanan, inflasi didorong oleh kenaikan harga perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Tito juga memaparkan tiga komponen pembentuk inflasi, yakni harga yang diatur pemerintah seperti BBM dan tarif transportasi, harga pangan yang fluktuatif, serta inflasi inti.
Ia menyebut emas termasuk inflasi inti yang sekaligus menunjukkan daya beli masyarakat, meski tetap perlu diwaspadai karena dapat mendorong inflasi tinggi bila terus naik.
Dirinya juga menegaskan pemerintah terus menjaga stabilitas harga, termasuk melalui kebijakan subsidi seperti subsidi listrik.
Kemudian, Tito meminta pemerintah daerah mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia mengimbau pemda tidak menaikkan tarif layanan seperti air minum yang bisa memicu tekanan inflasi.
“Kita juga akan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan airlines untuk tidak menaikkan harga sampai ke level tertinggi,” kata Tito.
Selain mengendalikan harga, pemerintah akan memperkuat daya beli melalui penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar murah.
Pada kesempatan yang sama, Tito meminta pemda mendukung program pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Manfaatkan betul program dari Kementerian PKP,” tutur Tito.(*)

