Kembali Buat Ulah, Israel Tolak 107 Permintaan Bantuan PBB Gaza
Gaza: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, Israel menolak 107 permintaan masuknya bantuan ke Jalur Gaza, Palestina. Penolakan ini, terjadi sejak gencatan senjata Israel dengan Palestina, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Melansir Anadolu, Jumat (10/11/2025), penolakan tersebut menghalangi masuknya pasokan kemanusiaan penting. Pasokan tersebut termasuk selimut, pakaian musim dingin, serta alat dan material untuk layanan air, sanitasi, dan kebersihan.
 |
| Foto : Mobil pembawa bantuan di Gaza |
Hampir 90 persen dari permintaan yang ditolak berasal dari lebih 330 LSM lokal dan internasional. Lebih dari separuh permintaan tersebut ditolak karena organisasi dianggap tidak berwenang membawa bantuan ke Gaza.
PBB menekankan bahwa mereka dapat melakukan lebih banyak jika hambatan lain dicabut. Beberapa bantuan ditolak karena dianggap berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan.
Bantuan tersebut, termasuk barang-barang penggunaan ganda. Yakni, seperti kendaraan, suku cadang, panel surya, generator, beberapa jenis toilet portabel, dan mesin sinar-X.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pun melaporkan, ledakan bangunan tempat tinggal terus terjadi. Ledakan tersebut terjadi terutama di timur Khan Younis, timur Kota Gaza, dan Rafah.
Serangan Israel dekat 'garis kuning' masih berlangsung dan menimbulkan korban. Serangan tersebut menempatkan warga sipil dan pekerja bantuan dalam risiko.
PBB mengingatkan, militer Israel untuk selalu berhati-hati melindungi warga sipil selama operasi berlangsung. Garis kuning merupakan garis penarikan pertama dalam kesepakatan gencatan senjata.
Garis tersebut memisahkan wilayah di bawah kontrol militer Israel dari wilayah yang dapat diakses warga Palestina. PBB mencatat lebih dari 680.000 perpindahan warga dari Gaza selatan ke utara sejak gencatan senjata.
Sementara itu, sekitar 113.000 perpindahan terjadi dari barat ke timur Khan Younis. Namun, banyak pengungsi memilih tetap berada di lokasi mereka saat ini.
Hal tersebut dikarenakan kehancuran yang luas, ketidakpastian keselamatan, dan terbatasnya layanan publik di wilayah asal mereka. PBB menekankan perlunya akses bantuan yang aman dan tanpa hambatan untuk memastikan distribusi kebutuhan mendesak.
Penolakan bantuan yang dilakukan Israel menjadi kendala bagi LSM lokal dan internasional dalam menyalurkan bantuan. Barang-barang untuk infrastruktur dan operasional layanan publik juga sering ditolak.
PBB mendesak pihak Israel meninjau kembali kriteria penolakan. Sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan.(*)
