KPK Tambah Pengamanan untuk Jaksa Tangani Kasus Medan

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, pascakejadian itu dirinya telah berkoordinasi dengan Direktorat Penuntutan. Yaitu, untuk meningkatkan keamanan kewaspadaan terhadap para jaksa yang sedang bertugas di Medan.

“Pak Direktur Penuntutan menghubungi saya, dan saya sampaikan agar kewaspadaan ditingkatkan bagi para jaksa penuntut umum. Tentunya yang sedang melakukan penuntutan perkara tangkap tangan di Sumatera Utara,” kata Asep di gedung Merah Putih KPK, Senin (10/11/2025).

Asep juga menyampaikan keprihatinannya atas insiden kebakaran rumah hakim yang menangani perkara korupsi dimaksud. Ia mengatakan, KPK juga terus memantau penanganan kasus tersebut yang kini sedang diselidiki oleh kepolisian daerah Sumatera Utara.

“Kami turut prihatin dengan kejadian terbakarnya rumah hakim yang menangani perkara tangkap tangan di Sumatera. Kami mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian,” ujar Asep.

Menurut Asep, langkah peningkatan kewaspadaan tersebut mencakup penugasan tambahan personel pengamanan dari KPK. Tentunya, untuk mendampingi para jaksa selama berada di Sumatera Utara.

“Para JPU yang di sana tidak sendirian, kami lengkapi dengan teman-teman dari pengamanan KPK. Jadi tidak hanya Pak Jaksa, tapi juga Ibu Jaksa yang didampingi tim keamanan dari sini,” ujar Asep.

Peningkatan pengamanan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga keselamatan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas negara. “Ini respon atas kejadian di sana, kami ingin memastikan seluruh aparat penegak hukum yang sedang bertugas tetap aman," kata Asep.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kebakaran rumah Hakim PN Medan, Khamozaro Waruhu. Diketahui, Khamozaro sedang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

“Kami prihatin atas kejadian tersebut. Hakim adalah pejabat negara di bidang yudikatif. Negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada mereka,” kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Komisi III DPR yang bermitra dengan Mahkamah Agung (MA) memiliki perhatian serius terhadap keselamatan aparat penegak hukum, khususnya para hakim. Ia menilai negara harus hadir menjamin keamanan hakim beserta keluarga dan tempat tinggalnya.

“Presiden pernah menyampaikan bahwa hakim merupakan benteng terakhir pencari keadilan. Karena itu, negara harus menjamin keamanan mereka, termasuk rumah dan keluarganya,” kata Rudianto.