Menkeu Dorong Pemda Percepat Serapan Belanja Daerah 2025

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Permintaan itu disampaikan melalui Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan untuk seluruh kepala daerah.

Menurut Purbaya, langkah percepatan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 berjalan sesuai target.

"Kami meminta agar langkah penguatan dilakukan secara harmonis antara pusat dan daerah," ujarnya dalam surat edaran tersebut yang dikutip dari Antaranews, Senin 10 November 2025.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan hingga September 2025, realisasi belanja daerah tercatat menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Padahal, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu anggaran.

Kesenjangan antara pencairan TKD dan penyerapan belanja menyebabkan dana pemda menumpuk di perbankan. Data Bank Indonesia mencatat, simpanan pemda mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Purbaya menginstruksikan empat langkah kepada para kepala daerah. Pertama, mempercepat realisasi belanja dengan tata kelola yang efisien dan transparan.

Kedua, segera menuntaskan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek daerah. Ketiga, mengoptimalkan dana simpanan di bank untuk membiayai program pembangunan.

Dan keempat, melakukan pemantauan rutin, baik mingguan maupun bulanan terhadap pelaksanaan APBD serta posisi dana di perbankan hingga akhir tahun.

Purbaya menegaskan, hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan APBD 2026, agar kinerja fiskal daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.(*).