Menkeu Tegaskan Popok Bayi dan Tisu Basah Belum Akan Dikenakan Cukai
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat suara terkait isu penambahan popok dan tisu basah sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru. Isu tersebut sebelumnya ramai dibahas publik karena kedua produk itu termasuk kebutuhan harian yang banyak digunakan keluarga, terutama yang memiliki bayi dan balita.
 |
| Menkeu Tegaskan Popok Bayi dan Tisu Basah Belum Akan Dikenakan Cukai |
Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memiliki rencana untuk menerapkan cukaipada dua barang tersebut dalam waktu dekat.
“Sepertinya sekarang belum akan kita terapkan dalam waktu dekat,”ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat, 14 November 2025.
Menurut Purbaya, pemerintah memegang prinsip kehati-hatian dalam menetapkan objek cukai maupun pajak baru, terutama yang menyangkut kebutuhan keluarga dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional menjadi faktor penentu sebelum kebijakan fiskal baru diberlakukan.
“Saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonominya stabil saya enggak akan nambah pajak tambahan dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa beban fiskal tambahan kepada masyarakat baru dapat dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi sudah berada pada level yang lebih kuat.
“Jika ekonominya sudah tumbuh 6 persen atau lebih, baru kita pikirkan pajak-pajak tambahan,”ucapnya.
Isu Cukai Popok dan Tisu Basah Ramai Diperbincangkan
Isu pemberlakuan cukai pada popok dan tisu basah sempat menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan menambah beban pengeluaran rumah tangga. Penerapan cukai pada barang tertentu biasanya bertujuan mengendalikan konsumsi, menjaga kesehatan masyarakat, atau menjaga lingkungan namun kedua barang ini dinilai tidak masuk kategori tersebut.
Kemenkeu sendiri belum merilis kajian khusus mengenai pengenaan cukai pada kedua barang itu, dan Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan masuk agenda prioritas dalam waktu dekat.
Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli
Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta pemulihan ekonomi nasional.
“Prioritas kita sekarang adalah pemulihan ekonomi. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menambah beban keluarga,”ungkapnya.
Ia memastikan seluruh kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok (*)
