RUU Akhiri Shutdown AS, Senator Dapat Ganti Rugi

Gugatan ini terkait dugaan pelanggaran privasi menyusul penyelidikan pemerintahan Biden terhadap kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021.

RUU tersebut, yang disahkan oleh Senat pada hari Senin (10/11) waktu setempat, menyertakan klausul yang memungkinkan para legislator yang catatan teleponnya disubpoena sebagai bagian dari penyelidikan itu untuk menuntut Departemen Kehakiman atas ganti rugi.

Secara retroaktif, undang-undang ini menjadikan tindakan ilegal untuk mendapatkan data telepon seorang senator tanpa pengungkapan dalam sebagian besar kasus. 

Lebih lanjut, ia mengizinkan pihak yang catatan teleponnya diperoleh untuk menuntut Departemen Kehakiman sebesar $500.000 per pelanggaran, ditambah biaya pengacara dan biaya lainnya. 

Departemen Kehakiman memiliki opsi untuk menyelesaikan tuntutan hukum ini, alih-alih melawannya di pengadilan.

Klaim 'Persenjataan Pemerintahan'

Salah satu senator yang catatan teleponnya disita, Senator Republik Marsha Blackburn, menegaskan akan terus berjuang untuk keadilan.

"Kami tidak akan beristirahat sampai keadilan ditegakkan dan mereka yang terlibat dalam persenjataan pemerintahan ini dimintai pertanggungjawaban," kata Senator Marsha Blackburn dalam sebuah pernyataan.

Blackburn dan tujuh senator lainnya Lindsey Graham, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson, Cynthia Lummis semuanya memberikan suara mendukung RUU tersebut.

Kecaman dari Demokrat

Para anggota Partai Demokrat mengecam keras klausul tersebut, menilainya sebagai 'bonus tunai' yang memberatkan pembayar pajak AS.

"Tidak sepeser pun untuk perawatan kesehatan, tetapi Republikan menulis bonus tunai korup minimal $500 ribu untuk masing-masing," tulis Senator Demokrat Patty Murray di media sosial.

Catatan telepon tersebut merupakan bagian dari penyelidikan Penasihat Khusus Jack Smith atas upaya mantan Presiden Donald Trump untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan 2020 dari pesaingnya dari Demokrat, Joe Biden.

Trump didakwa dalam kasus tersebut, namun kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan karena tertunda dan terbentur serangkaian tantangan hukum. 

Smith kemudian menghentikan kasus tersebut setelah Trump memenangkan pemilihan 2024, mengutip kebijakan lama Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat. Meskipun demikian, Smith mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa bukti yang dikumpulkannya akan cukup untuk menghukum Trump di persidangan.(*)