Selama ini, desa-desa terbiasa menerima Bantuan Provinsi (Banprov) di Kisaran Rp 100 - 127 juta yang alokasinya untuk kinerja perangkat desa dan sarama fisik. Bantuan yang akrab di sebut BanGub sejak era Gubernur Ahmad Heryawan itu, terus berjalan sampai saat ini. Namun, sejumlah desa "terpilih" disebut-sebut bakal diguyur Rp2,5 Milyar dari sumber Pemprov Jawa Barat tahun ini. Sayangnya, alur ajuan dan sistem pencairan dan pengelolaan pembangunan infrastrukturnya, dianggap masih abu-abu oleh sejumlah Kades. Begitupun dengan besaran anggarannya yang dianggap kurang rasional. 

H Siradj, Kades Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan

"Baru-baru ini sejumlah kades di undang ke Purwakarta, kabarnya bantuan ini dari Pemprov Jabar, tapi bukan BanGub seperti biasanya. Cuman, kita di minta buat rekening desa yang baru, setelah pencairan uangnya diberikan kepada pihak ketiga itu untuk dibangunkan. Lha kita bingung, uang masuk di berikan lagi (Transit) kalau ada apa-apa, cemas juga kita kedepannya, " Kata Kades Rawagempol Kulon, H Siradj, Senin (14/6). 

Lebih jauh Ia menambahkan, selain nominal yang begitu besar, sumber dari intansi mana juga belum banyak diketahuinya. Kabarnya memang, untuk di Cilamaya Wetan, ada 8 Desa yang akan mengajukan ini. Di satu sisi memang akan sangat membantu percepatan pembangunan, disisi lain pertanggungjawaban kades dan pemerintahan desa yang rekeningnya di gunakan saat pencairan, juga rentan pertanggungjawabannya. "Untuk itu, kekhawatiran ini lebih baik ia tolak saja, karena bisa merembet pada pertanggungjawaban yang besar. Duit Rp2,5 Milyar bukan sedikit pak, " Ujarnya. (Rd)