×

Iklan

Indeks Berita

Ini Rencana Pembangunan Tahap Pertama Zona Hunian IKN Seluas 856 Hektare

14 Apr 2022 | Kamis, April 14, 2022 WIB Last Updated 2022-04-14T16:37:52Z

Pemerintah merencanakan pembangunan zona hunian tahap pertama pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) seluas 856 hektare.

Lebih rinci, seluas 664 hektare yang merupakan hak milik negara, aparatur sipil (ASN), TNI, dan Polri. Kemudian, seluas 192 hektare pemandangan bagi masyarakat umum.

"Zona hunian luasnya mencapai 856 hektare di IKN," kata Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedy Permadi, dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada Kamis (14/4/2022).

Secara khusus, jenis hunian yang akan dibangun oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan antara lain adalah rumah tapak yang akan dibangun bagi pejabat negara. Sedangkan bagi pimpinan instansi pemerintah dari mulai eselon dua bawah akan disediakan tipe rumah susun (rusun).

"Eselon dua sampai ke fungsional akan disediakan hunian dengan jenis rusun," kata Dedy.

Luas perumahan tapak bagi pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon 1 akan menempati dengan luas unit berkisar antara 390 - 580 meter.

Sedangkan luas rusun yang ditawarkan bagi JPT Pratama atau eselon 2, Administrator atau eselon 3, dan jabatan fungsional akan menempati hunian rusun dengan luas mencapai 98-290 meter. Dalam fasilitas tersebut juga disediakan fasilitas umum untuk interaksi antar masyarakat.

"Kami merencanakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh ASN yang berada di rusun," tutur Dedy.

Berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan hunian sudah dilakukan persiapan matang. Sehingga, ketika terjadi perpindahan PNS pada awal 2024 yang mencapai 60.000 orang tersebut dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan waktu kedatangannya.

Untuk memastikan hal itu, bersiaplah untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Membuka ruang-ruang diskusi agar ketika PNS yang membuka masif itu datang dapat segera menghuni zona yang ada. 

"Melakukan koordinasi secara intensif untuk mewujudkan pembangunan hunian yang sesuai dengan rencana untuk menampung 60.000 PNS," pungkas Dedy. (Hd)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS