×

Iklan

Indeks Berita

Kemendag-Kominfo Blokir 218 Domain Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi

20 Apr 2022 | Rabu, April 20, 2022 WIB Last Updated 2022-04-20T09:41:44Z

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama periode Januari–Maret 2022. 

Foto ilustrasi: BAPPEBTI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Aldison, mengatakan ratusan domain situs web tersebut tidak mengantongi izin dari instansi pemerintah terkait. Dengan begitu, pemerintah berhak melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. 

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, " kata Aldison melalui siaran pers , Rabu (20/4/2022). 

Dalam menegakkan aturan yang berlaku, lanjut Aldison, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti. 

Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagimasyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK. 

Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut. 

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasadirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” ungkap Aldison. 

Selain itu, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti. 

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dihimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi,serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran. 

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautanhttps://www.bappebti.go.id  ,” tandas Aldison. (If)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS