×

Iklan

Indeks Berita

Direksi Usul Gaji P3K dan Honor Aparat Desa di Akomodir Lewat BKJ

30 Agu 2022 | Selasa, Agustus 30, 2022 WIB Last Updated 2022-08-30T07:46:02Z
Disela-sela pembukaan kantor kas baru di lingkungan Pemkab Karawang, Direksi PT BPR Karawang Jabar (BKJ) usulkan kepada Bupati Karawang dr Cellica Nurachadiana agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kontrak (PPPK) dan juga honor perangkat desa, bisa di akomodir penyalurannya maupun kreditnya lewat PT BKJ yang merupakan BUMD Pemkab Karawang.

Foto : Bupati Karawang Saat Dialog Bersama Direksi BPR Karawang Jabar Saat Launching Kantor Kas baru


"Penyaluran kredit sudah luas kita lakukan, misalnya bagi karyawan swasta di kawasan industri, sejumlah kelompok tani, pedagang pasar, ASN maupun nelayan. Karena, khusus gaji PNS dan tunjangannya sudah di take over oleh BJB, kami berharap kepada Ibu Bupati agar kiranya diberi porsi bagi BKJ minimal untuk mengakomodir penyaluran gaji maupun kredit bagi PPPK, betapapun saat ini juga sudah ada sebagian PPPK yang sudah jadi nasabah kami, " Kata Direktur Operasional PT BKJ, Atjeng Jadi Susanto.

Senada dikatakan Komisaris PT BPR Karawang Jabar Dikdik Kustiadi SE, selain PPPK, pihaknya berharap Pemkab juga bisa memberdayakan BKJ untuk penyaluran honor dan atau intensif perangkat desa di semua desa di Karawang sebagai wujud support pengembangan perusahaan milik daerah ini.

"Kita juga berharap, ada porsi minimal untuk gaji aparat desa bisa di berdayakan melalui BKJ kedepan, " Katanya.

Menyikapi itu, Bupati Karawang dr Cellica Nurachadiana mengungkapkan apresiasinya atas saran tersebut. Dalam hal ini, sebut Cellica, dirinya tidak bisa memutuskan sendiri peralihan gaji PPPK dan atau perangkat desa ke BKJ dari yang biasanya memang oleh BJB. Karena, perlu kajian dan koordinasi lintas sektoral baik dengan DPMD, maupun BKPSDM Karawang, sebab sebut Cellica, uang yang di salurkan untuk gaji PPPK dan Perangkat desa, itu adalah uang negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Disisi lain, mengcover ratusan PPPK dan juga perangkat desa di 297 desa, itu cukup banyak, sehingga perlu SDM cukup  mumpuni dan luas untuk melayaninya.

"Namun demikian, melihat progres BKJ yang sehat keuangannya setiap tahun hasil audit OJK, kemudian kontribusi PAD yang insha Allah terus optimal, tentu kami pertimbangkan kedepannya seperti apa jika memang di perlukan kenapa tidak, " Ujarnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS