Kasus dugaan kebocoran jutaan data kembali mencuat. Beredar kabar 105 juta data kependudukan warga Indonesia milik Komisi Pemiliham Umum (KPU) bocor dan diperjualbelikan di forum daring Breached Forums.

Foto Ilustrasi: Logo KPU

Data jutaan warga Indonesia tersebut dijual anggota forum dengan username Bjorka dalam sebuah postingan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M". Artinya, database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta.

Bjorka sendiri ialah akun yang sama yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia. Sebanyak 105 juta data kependudukan yang dijualnya itu terindikasi dari data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DPT Pemilu) yang berasal dari KPU.

Menanggapi itu, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, membantah adanya kebocoran data di KPU. Dia memastikan data itu bukan milik KPU.

"Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU. Sejauh ini, koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya," tegas Betty di Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

Di sisi lain, Komisioner KPU Idham Holik belum bisa berkomentar terkait adanya dugaan kebocoran data warga penduduk hingga 105 juta diduga dari KPU. Idham mengaku KPU telah rapat dengan tim gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU. Hasil rapat, tidak didapati data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sistem Infirmasi Partai Politik (Sipol) bocor.

"Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang sipol menyatakan hal yang sama. Terkait dengan informasi yang beredar kami belum bisa komentari karena sampai saat ini tidak ada laporan apa pun dari gugus tugas keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam sipol diretas," kata dia.

Dia memastikan data sipol sejauh ini dalam kondisi aman. Idham juga membantah data tersebut bocor dari KPU karena tampilannya berbeda.

"Header-nya itu kan cms, jenis kelamin nomor KK, NIK, disabilitas. Ini bukan header yang biasanya kami tampilkan dalam format data KPU," kata dia.

Biasanya, kata Idham, pihaknya dalam menampilkan data dengan kolom kelamin KK nik dan difabel. Berkaitan kolom usia, Idham menerangkan belum pernah ada di data Sidalih mana pun termasuk yang terdahulu.

"Melihat dari Id Provinsi Kecamatan Provinsi Kelurahan, itu bukan ID yang Biasa kami tampilkan," ucap Idham.

Idham menegaskan kasus ini akan menjadi perhatian KPU dan akan disampaikan di forum rapat pleno. "Yang jelas Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," tegas dia.(medcom)