Bantuan Sosial (Bansos) jelang akhir tahun 2022, mulai mengguyur ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah desa di Karawang. Namun, sejumlah KPM yang kembali 'Zonk' maupun bantuan bertumpuk di berbagai kriteria, menuai polemik sosial di lapangan.
Kondisi ini, terus saja membikin sejumlah pemerintahan desa di buat jelimet dengan banirnya kritikan, usulan hingga Bullyan dari masyarakatnya, baik di media sosial, maupun secara langsung. 

Foto : Kades Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan H Lili Hermanto


"Blenger, sebab bansos di bagikan juga gak menentu sasarannya bagaimana yang di atas. Penerima PKH itu pasti menerima Bansos BPNT dan juga Bansos BLT BBM dari pusat, sementara yang biasa menerima BPNT (Sembako), belum tentu dapat PKH juga dan BLT BBM juga, kondisi ini yang semakin bikin kita ruwet di lapangan, " Kata Kades Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan, H Lili Hermanto kepada pelitakarawang.com, Rabu (30/11/2022).

Ada data DTKS kemudian SIK NG, tapi di lapangan sebutnya, tetap saja pemerintah desa hanya menerima data-data yang masih kurang sesuai pemerataannya. Sehingga, sambung Lili, komplain masyarakat selalu terus berdatangan baik secara langsung maupun media sosial, seolah-olah pemerintah desa yang memainkan data. 

"Banyak kecemburuan antar masyarakat satu dengan yang lainnya, kalau seperti ini terus memang selalu jelimet " Katanya.

Kades Rawagempol Wetan, H Udin Abdul Gani mengatakan, tidak meratanya distribusi bansos, kemudian satu kriteria dengan kriteria lainnya membuat kecemburuan yang membuat masyarakat terus komplain kepada pemerintah desa. Penerima PKH misalnya, mendapatkan Rp500 ribu, kemudian di tambah BPNT sembako, di tambah lagi dengan BLT BBM Rp 900 ribu tiga bulan, sementara yang biasa menerima BPNT hanya beras saja tanpa dapat Bansos lain, bahkan ada yang Zonk saat di gesek, menjadi ramai berpolemik di lapangan. 

"Kalau begini terus, memang idealnya stop bansos sampai 2022 ini, jangan ada lagi di tahun 2023, blenger yakin, " Ujarnya. (Rd)