×

Iklan

Indeks Berita

Rencana Dana Pokir di Pangkas Rp2 Milyar Tahun Depan Bikin DPRD 'Gregetan'

8 Des 2022 | Kamis, Desember 08, 2022 WIB Last Updated 2022-12-08T09:29:35Z

Foto : Gedung DPRD Karawang


Setelah tahun sebelumnya menyusut akibat refocusing penanggulangan pandemi Covid_19, dana aspirasi DPRD Karawang rencananya akan kembali di pangkas ditahun 2023 mendatang. 
Rencana pemangkasan sebesar Rp2 Milyar dari total Rp6 Milyar ini menggelinding, karena ada wacana Pemkab Karawang merealokasi anggaran Pokok Pokok Pikiran (Pokir) tersebut untuk menopang pembangunan RSUD Rengasdengklok. 

"Yang pokir sekarang saja terotak-atik di aplikasi SIPD, sekarang mau di pangkas untuk tahun depan, apakah bupati dan Wabup memikirkan konsekwensi sosial di masyarakat yang mengusulkan pembangunan setiap kali kita reses? Lalu apakah Bupati -  Wabup juga di pangkas aspirasinya di sisi eksekutif sama seperti DPRD? Harusnya memang bisa adil, duduk bersama. Masa iya, Bupati-Wakil Bupati jadi lemah begitu sama Kepala Dinas atau mungkin Kabidnya, " Sentil Anggota DPRD Karawang Ir Teddy Luthfiana, Kamis (8/12/2022).

Sementara Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan H Cita mengatakan, rencana pemangkasan ini dianggap minim komplain DPRD adalah bohong. Sebab, dirinya dan beberapa rekan DPRD juga banyak mempertanyakan wacana pemangkasan pokir ditahun 2023 mendatang. Tapi, kengototan Eksekutif, kesannya memang ada yang mungkin dianggap rasional, ada juga yang memikirkan konsekwensi sosial di masyarakat. 

"Kita juga bingung dan banyak komplain mah, tapi ya mau gimana. Ya sudah lah saya mah gak nemen-nemen banget (berlebihan_red), toh itu bukan duit saya, tapi duit rakyat kok, " Katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Saepudin Zukhri mengatakan, rencana pemangkasan itu harus detail realokasinya terjabarkan eksekutif, karena dari sisi keadilan, kenapa hanya Pokir DPRD saja yang di pangkas, kenapa tidak Bupati, Wakil Bupati dan Sekda juga ? Kami, tegas Asep, jelas dan terukur bahwa anggaran aspirasi itu, bersumber bottom up, dari bawah di usulkan masyarakat melalui hasil reses, bukan kepentingan golongan dan kelompok saja, tapi untuk menopang infrastruktur dan pembangunan wilayahnya. Sementara, apakah eksekutif ada reses? Tahu kondisi di lapangan kebutuhan masyarakat apa? 

"Konsekwensi sosial jelas kami rasakan, karena dengan pemangkasan akan banyak yang tak terealisasi, padahal masyarakat mengusulkan, " Pungkasnya. (rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS