Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan jika keberadaan honorer ASN menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.(7/12/22).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kembali menyebutkan 3 skenario yang sedang dipikirkan pemerintah untuk menentukan nasib tenaga non ASN atau honorer.

"Sering kami sampaikan tiga skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang (non-ASN) yang terdata di BKN ada 2,2 juta sekian," jelas dia pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022).

Disebutkan skenario atau opsi pertama adalah pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia. Namun bila opsi ini diambil ada dampak harus ditanggung termasuk perihal anggaran.

Kemudian opsi kedua kebalikan dari pilihan pertama yakni semua non ASN diberhentikan. Lagi, bila kebijakan ini diambil ada dampak yang bisa dirasakan, seperti berkaitan dengan pelayanan publik.

Sementara opsi ketiga adalah pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN sesuai dengan prioritas. "Kami memahami sekarang banyak sekali kendala kendala baru dari temen-temen begitu PPPK diberi diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN, ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup," jelas dia.

Azwar Anas berharap ada solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Pihaknya pun sudah bertemu dengan banyak pihak membahas perihal ini.

"Kami sudah bertemu dengan apkasi, bertemu dengan asosiasi pemerintah kota dan tadi malam bisa bertemu dengan Pak Isran Noor. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asoasiasi itu untuk menerima masukan masukan," dia menandaskan.(L6).