GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==

Gubernur: Jabar Masih Butuh 20 Rumah Sakit Baru

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan hingga saat ini Provinsi Jawa Barat, masih membutuhkan 20 rumah sakit baru lagi.

"Untuk rumah sakit, kita memang masih kurang 20 hingga 25 rumah sakit," kata Gubernur Ridwan Kamil usai menghadiri acara "Jasa Sarana Collaboration Forum with Accountability and Transparency" di Bandung, Kamis.

Ia menyebut kebutuhan rumah sakit baru di Jawa Barat masih terbilang tinggi, sehingga pihaknya menggelar "karpet merah" bagi investor yang akan membangun rumah sakit di provinsi itu.

Gubernur mengatakan jumlah rumah sakit di Jawa Barat belum sepenuhnya merata, padahal pelayanan kesehatan di daerah juga sangat dibutuhkan. BUMD PT Jasa Sarana, kata dia, sudah menggandeng Permata Rumah Sakit dan Dompet Dhuafa untuk membangun rumah sakit baru.
"Jadi jangan semua terkonsentrasi di Kota Bandung saja," ujar Ridwan Kamil.

Kerja sama pembangunan rumah sakit tersebut nantinya akan memakai sejumlah skema, antara lain BUMD PT Jasa Sarana akan menyediakan lahan sebagai aset kerja sama lalu pembangunan fisik dilakukan oleh Permata atau Dompet Dhuafa.

"Dan bisa juga Jasa Sarana punya permodalan sendiri, makanya ada Bank BJB sebagai mitra juga dihadirkan, bisa penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menguatkan arus kas dari Jasa Sarana lebih akseleratif," kata Ridwan Kamil. Sementara itu Komisaris PT Daya Dinamika Media Ismail Agus Said mengatakan grup bisnis sosial kesehatan Dompet Dhuafa tersebut akan menggandeng BUMD PT Jasa Sarana untuk membangun sebuah rumah sakit mata wakaf pertama di Jawa Barat.

Selama ini, kata dia, Dompet Dhuafa sudah membangun tujuh rumah sakit di Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Lampung.

Pihaknya berharap pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Cisaranten, Kota Bandung, tersebut juga terakselerasi. "Jadi ini rumah sakit wakaf pertama, kami mulai dari satu dulu," katanya.

Direktur Utama PT Jasa Sarana Indrawan Sumantri mengatakan pihaknya membidik lima lokasi untuk pembangunan rumah sakit dengan basis lahan milik BUMD,  swasta maupun pemerintah kabupaten/kota.
 
"Kalau untuk rumah sakit wakaf dan mata ada di lokasi milik Jasa Sarana dengan luasan 4.000 meter persegi," kata Indrawan.
 
Pihaknya  sudah menjalin kerja sama dengan Aspen Docta Australia guna membentuk perusahaan patungan yakni PT Sanusa Medika Hospitals. Adapun nota kesepahaman yang baru dilakukan PT Jasa Sarana terkait dengan rumah sakit bersama RS Permata Group dan PT Daya Dinamika Medika milik Dompet Dhuafa.

Sementara Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berencana melakukan transformasi Rumah Sakit Khusus Paru (RSKP) Jatisari agar bisa membuka layanan kesehatan umum.
Foto ilustrasi : RSKP Jatisari 

"Rencana agar RSKP Jatisari bisa membuka layanan kesehatan umum, kini masih dalam pembahasan," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di Karawang, Minggu lalu

Ia mengatakan, RSKP Jatisari memerlukan skema baru dalam mentransformasi rumah sakit itu agar menjadi lebih baik. Salah satunya dengan mengupgrade RSKP menjadi rumah sakit dengan pelayanan umum.

Ke depan, nama RSKP akan berubah, karena rumah sakit itu tidak lagi hanya menerima pasien paru. Skema layanan kesehatannya nanti ialah 40 persen pasien paru dan pasien umum 60 persen.

Sementara itu, RSKP Jatisari dibangun dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dan mulai beroperasi pada Maret 2020.

Anggaran pembangunan rumah sakit itu mencapai Rp152,6 miliar yang merupakan DBHCT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 bahwa DBHCHT adalah bagian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBHCHT dimaksud ditransfer ke daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau. (Ant)

Komentar0