*GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==*

Berikut 28 Nama ASN Masuk Kandidat Alternatif Cawagub Jabar 2024

Lembaga survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) merilis hasil survei kandidat alternatif Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat 2024, hasilnya ada 28 nama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat, yang menjabat eselon I dan II masuk dalam radar kandidat alternatif Cawagub Jabar 2024.


Lembaga survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) 

Ke-28 ASN tersebut diantaranya Dedi Supandi, Setiawan Wangsaatmaja, Asep Sukmaja, A Koswara, Bambang Tirtoyuliono, Dadi Iskandar, Nina Susana Dewi, Dani Ramdan, Moch Ade Afriandi, Dodo Suhendar, Wahyu Mijaya, Hery Antasari, R. Iip Hidajat, Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Kusmana Hartadji, Dedi Taufik, Hermansyah, Rachmat Taufik Garsadi, Ai Saadiyah Dwidaningsih, Benny Bachtiar.


Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan, Jumat, di Kota Bandung, mengatakan, di urutan pertama kandidat alternatif Cawagub Jawa Barat 2024, yang muncul dalam hasil survei periode April 2023 ialah Dedi Supandi.

Saat ini Dedi Supandi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat menorehkan elektabilitas tertinggi yaitu 1,9 persen.


Di bawah Dedi Supandi, pada urutan kedua, ditempati Setiawan Wangsaatmaja yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat dengan elektabilitas 1,2 persen.


Disusul urutan ketiga yaitu Asep Sukmana, yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dengan elektabilitas 1,0 persen.


Menurut Firman Manan, posisi wakil gubernur memberikan pengaruh signifikan dalam kriteria elektoral dan dalam hal ini, untuk menutupi atau melengkapi kelemahan calon gubernur.


Idealnya, kata dia, posisi cawagub juga memenuhi kriteria pemerintahan yaitu mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan.


"Jadi membantu, mendampingi dan menjadi penasihat terdekat gubernur dalam mengelola pemerintahan pasca memenangkan pilgub," ujar Firman dalam pemaparan hasil survei bertajuk "Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024: Menakar Calon Alternatif", di Kota Bandung.


Menurut dia, pencalonan birokrat menjadi wakil gubernur pun bukan hal yang baru, di mana berdasarkan pengalaman beberapa Pilgub Jawa Barat sebelumnya, elit birokrat juga sempat ada yang mencalonkan diri menjadi wakil gubernur.


Firman mencontohkan, seperti dalam Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 hingga 2017 yaitu Lex Laksamana Zaenal maju mendampingi Dede Yusuf.


"Cawagub memang di proyeksikan punya kemampuan Pengelolaan pemerintahan dalam membackup Gubernur nah tentu birokrat ya apalagi dalam top level," katanya.


Beberapa nama elit birokrat yang banyak dipilih publik juga dinilainya memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan.


Sehingga, Firman menilai beberapa mereka memiliki kemampuan yang tepat untuk mendampingi Ridwan Kamil di periode kedua.


Selain itu, berpasangan dengan birokrat juga memiliki kecenderungan politik yang kecil.


Hal ini berbeda dengan wakil gubernur yang juga dari golongan partai politik.


Menurut dia wakil dari latar belakang partai biasanya memiliki kecenderungan politik yang tinggi.


"Biasanya para birokrat itu juga kan tidak punya kecenderungan politik yang terlalu tinggi. Kenapa itu penting, kalau kemudian wakil kepala daerah itu juga politisi banyak daerah kita lihat kan ada potensi konflik," katanya.


Tidak hanya itu, Firman menilai, memilih wakil dari kalangan birokrat juga bisa meminimalisir terjadinya kompetisi dalam memimpin.


Firman mengatakan, kebanyakan wakil gubernur dari kalangan politik ada keinginan untuk maju kembali ke periode kedua menjadi gubernur.


"Nama birokrat ini paling tidak menjadi calon alternatif dari kalangan politisi, kepala daerah, dan partai politik," kata dia.


Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode penarikan sampel melalui multistage random sampling, dengan margin of error rata-rata sebesar 2,87 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Survei sendiri dilakukan di 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat periode April 2023, di mana warga yang sudah mempunyai hak pilih atau berumur 17 tahun atau lebih diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.(Ant)

Komentar0