Puluhan Bidan Koordinator (Bidkor) dari 50 Puskesmas di Kabupaten Karawang berkumpul di DPPKB Karawang sejak Jumat pekan kemarin, (26/5/2023). Mereka, di refresh kembali soal distribusi alat kontrasepsi dan berkaitan dengan kebutuhan hingga analisisnya untuk menyamakan persepsi. 

Foto : Bidan Koordinator Puskesmas Saat Gelar Pertemuan di Kantor DPPKB Karawang

Kabid KB DPPKB Karawang Aep Saepudin mengatakan, selain menjalin kesepahaman bersama sejumlah Puskesmas berkaitan SOP pelayanan kontrasepsi seperti pemasangan IUD, Implan dan lainnya, pihaknya kembali mengundang stakholdernya seperti Bidan Koordinator (Bidkoor). Dimana kadang-kadang diakuinya, soal pelaporan di input oleh PLKB, itu sebutnya boleh-voleh saja, tapi Puskesmas berikan bahan dasarnya soal data kontrasepsi layanan. Sebab, Kontrasepsi KB yang di layani di Puskesmas aplikasinya nyambung ke aplikasi sistem layanan keluarga (SIGA) BKKBN. 

"Kita merefresh saja, jalin kesepahaman bersama soal pelaporan pelayanan KB di Puskesmas bersama Bidan. Kemudian soal distribusi Alkon yang alurnya ke DPPKB karena berkaitan dengan kebutuhan dan pelaporannya di lapangan sebagai bahan analisis, karena DPPKB
tidak bisa ujug-ujug drop berikan Alkon, nah ini pentingnya satu persepsi" Ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPPKB Karawang Imam Bahanan Alhusyaeri mengatakan, pihaknya juga mengundang perwakilan dari BPJs Kesehatan, Direksi RSUD, RS Rosela, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ketua Forum Puskesmas membahas mutu pelayanan KB disua layanan Faskes, dimana dalam setiap faskes kita memastikan adanya Tim Jaga Mutu Pelayanan. Pihaknya, sebut Imam, ingatkan soal persepsesi persamaan tarif layanan, pemasangan kontrasepsi, mutu pelayanan dan mencabut implan di faskes. 

"Kita ingin satu persepsi di lintas sektor, arahkan SOP ini nanti di buatkan klausul regulasinya bersama" Ungkapnya. (Rd)