*GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==*

NU dan Muhammadiyah Serukan Kepemimpinan Moral di Pemilu 2024

Dua organisasi kemasyarakatan Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat untuk menyerukan kepemimpinan moral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Foto : Pengurus NU dan Muhammadiyah

"Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat ditemui di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis.

Yahya mengatakan kedepannya PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari ini.

Dia menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk melakukan kompetisi politik secara bermoral dengan lebih bersih serta tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

"Kita butuh kepemimpinan moral. NU dan Muhammadiyah tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap," ujar pria yang akrab disapa sebagai Gus Yahya tersebut.

Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kepemimpinan moral diharapkan dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.

Kepemimpinan moral itu, jelasnya, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.

"Tapi ada visi kebangsaan, apa yang mau dibawa dan diwujudkan yang berangkat dari pondasi yang diletakkan para pendiri bangsa," tutur Haedar.

Ia menjelaskan kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.

"Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) bersepakat mendorong ekonomi berkeadilan di Indonesia dalam agenda silaturahim antara dua organisasi kemasyarakatan Islam tersebut.
 
"Kami (Muhammadiyah dan NU) bersepakat untuk terus mendorong negara ini dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir saat ditemui di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis.
 
Haedar mengatakan Muhammadiyah dan NU akan fokus terhadap upaya peningkatan ekonomi berkeadilan di Indonesia sehingga dapat memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan mensejahterakan rakyat.

 
Meskipun angka rasio kemiskinan di Indonesia mulai membaik, kata dia, upaya peningkatan ekonomi berkeadilan di Indonesia tetap harus diperhatikan karena angka kemiskinan masih tinggi.
 
"Itulah yang perlu menjadi perhatian juga bagi kontestasi politik ke depan agar tidak hanya sekadar soal bagi-bagi kekuasaan," ujar Haedar Nashir.
 
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga mendorong pembangunan ekonomi berkeadilan di Indonesia dengan upaya membentuk strategi ekonomi bersama dengan pihak terkait.
 
Menurut dia, perlu ada pembangunan kepemimpinan moral dalam berpolitik demi mensukseskan upaya-upaya dalam membentuk ekonomi berkeadilan di Indonesia.
 
"Ini penting, agar segala sesuatunya tidak hanya dikenal oleh kepentingan-kepentingan pragmatis," ujar kiai yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut.
 
Pada kesempatan ini, dia juga berterima kasih kepada rombongan PP Muhammadiyah yang telah berkunjung ke Kantor Pusat PBNU untuk bersilaturahim sekaligus berdialog perihal kebangsaan.

 
"Semoga ke depan akan ada banyak lagi hal yang menjadi ladang hikmah yang sangat subur bagi NU dan Muhammadiyah untuk bekerja sama," demikian Yahya Cholil Staquf.(Ant)

Komentar0