Megawati Usul KPK Dibubarkan, Legislator: Kita Masih Butuh
Menurut Taufik, terlepas dari kelebihan dan kekurangan, KPK masih dibutuhkan.
Foto : Megawati
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menanggapi pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Menurut dia, saat ini, KPK masih dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).
Suatu gagasan terkait pembubaran KPK tentu membutuhkan kajian dan evaluasi yang menjadi alasannya. Pasalnya, tak mungkin lembaga penegak hukum yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu tiba-tiba dibubarkan tanpa adanya data dan fakta kuat yang dapat dijadikan alasan.
"Tentu tidak bisa hanya sekedar disampaikan melalui statement saja, tapi harus didahului dengan evaluasi. Evaluasi ini harus menyeluruh, apakah memang lebih baik tidak ada KPK, sehingga diserahkan kepada institusi penegak hukum lainnya ataukah masih dibutuhkan," ujar Taufik.
Di samping itu, politikus Partai Nasdem tersebut mendorong adanya kolaborasi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Termasuk dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang saat ini dianggap publik sebagai lembaga yang kerap 'mengambil' kasus korupsi besar.
"Tentu kolaborasi antara Kejaksaan Agung dengan KPK tetap harus dibutuhkan, dan tidak perlu kita pertentangkan. Kita harus dukung keduanya, baik untuk KPK maupun Kejaksaan Agung dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya," ujar Taufik.
Ketua Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengakui, dirinya sempat meminta Presiden Jokowi (Jokowi) agar membubarkan KPK. Dia menilai, KPK kerap tak efektif melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Pada kesempatan itu, ia semula meminta publik tak tutup mata terhadap kemiskinan di tengah masyarakat dan kondisi tersebut karena korupsi yang dibiarkan. Ketua umum DPP PDIP itu mengaku tak percaya korupsi tidak diketahui.
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Menurutnya, mungkin ada kesalahan pemberitaan ihwal pernyataan Megawati.
Sebab, ia memandang Megawati sebagai sosok yang anti-korupsi yang juga melahirkan cikal bakal KPK. Namun, tak ada salahnya juga jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritik lembaga anti-rasuah itu.
"Mungkin ada penulisan yang kurang tepat dengan apa yang beliau maksudkan, mungkin saya khawatirnya gitu. Karena Bu Mega adalah sosok yang sangat anti-korupsi, beliau kalau tidak salah, di era beliau KPK itu lahir, beliau yang menandatangani undang-undangnya pertama kali," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Kendati demikian, ia menyebut, KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri merupakan yang terbaik. Sebab, pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia dapat berjalan beriringan di era kepemimpinannya.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
Megawati juga menceritakan soal perlakuan KPK. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Presiden kelima RI.
Ketua Umum PDIP itu mengatakan pernah disuruh menangani kasus kredit macet. Jumlahnya mencapai 300 ribu.
"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh tangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri, waktu itu yang KPK ini enggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini. Saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau taruh uangnya dimana, emangnya di karung?," ujar Megawati.
Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan," ujar Megawati.
Ia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat.
"Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati.(**)
