Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, bahwa teknologi baru membutuhkan tata kelola baru dan inovatif. Guna mendapat input dari mereka yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangannya.(21/9/23),
PBB: Teknologi Baru Butuh Tata Kelola Inovatif
"Teknologi baru memerlukan bentuk tata kelola yang baru dan inovatif. Tentu dengan masukan dari para ahli yang membangun teknologi ini dan dari mereka yang memantau penyalahgunaannya," kata Guterres, Rabu (20/9/2023).
Lebih jauh, Guterres mengungkapkan, dunia juga harus menghadapi ancaman terhadap hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh teknologi baru. Seperti kecerdasan buatan atau artificial Intelligence (AI).
Guterres melanjutkan, kecerdasan buatan generatif memberi banyak harapan. Namun di saat yang sama juga terdapat bahaya yang lebih besar lebih dari yang dapat dikendalikan.
"Bahkan beberapa dari mereka yang mengembangkan AI generatif menyerukan peraturan yang lebih ketat. Tentu ini perlu dipertimbangkan," ujarnya.
Guterres mengatakan, dunia membutuhkan kerja sama kolaboratif antara pemerintah, organisasi regional, sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini untuk memitigasi risiko teknologi digital, dan mengidentifikasi cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi kebaikan umat manusia.
Dia menyebutkan bahwa beberapa pihak telah menyampaikan pertimbangan untuk membentuk entitas global baru di bidang AI. Termasuk menyediakan sumber informasi dan keahlian bagi negara-negara anggota.
“Untuk membantu memajukan pencarian solusi tata kelola yang konkret, bulan ini saya akan menunjuk Badan Penasihat Tingkat Tinggi untuk Kecerdasan Buatan. Ini yang akan memberikan rekomendasi pada akhir tahun ini,” katanya. (*)
Komentar0