Pemerintah Selesaikan Persoalan Pulau Rempang secara Kekeluargaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas persoalan pembangunan Rempang Eco-City. Presiden Jokowi menginstruksikan penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan terhadap masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat, pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar, di mana lokasi itu diadakan," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bahlil mengatakan, instruksi presiden lainnya adalah melibatkan kementerian terkait, dalam hal ini Program Strategis Nasional (PSN). Rempang Eco-City berujung bentrok warga dengan aparat kemanan, pada Kamis (7/9/2023), adalah bagian dari proyek PSN.
"Kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Pak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari lalu. (Yaitu, red) untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, telah melaporkan dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8.000 hektare lahan dapat dikelola. "Selebihnya, hutan lindung," ucap Bahlil.
"Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri sudah kami canangkan tersebut. Untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," kata dia.
Bahlil juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan tokoh-tokoh masyarakat di Pulau Rempang. Dia mengeklaim, disepakati tidak ada penggusuran di Pulau Rempang, tapi disebut pergeseran.
"Kami telah melakukan solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran," ucap Bahlil.
Sedangkan sebelumnya, dalam bentrok warga dengan aparat keamanan, terdapat instruksi "pengosongan Pulau Rempang". Saat itu, Kamis (7/9/2023), para warga Rempang menolak keras direlokasi, digusur, atau dipindahkan ke pulau lain.
Pemerintah mengubah strategi saat ini demi mendongkrak investasi senilai Rp381 triliun, berlaku hingga tahun 2080, untuk Rempang Eco-City. "Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B," kata Bahlil.
"Tadinya, kami mau geser relokasi dari Rempang ke (Pulau, red) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," ucap Bahlil.
Menurut rencana saat ini, kata dia, para warga Rempang akan dipindahkan ke Tanjung Banun. "Sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK bersedia dipindahkan," kata Bahlil.
Pemerintah juga disebutnya memberikan kompensasi terhadap para warga berkenan dipindahkan dari kampung mereka saat ini. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Melayu melakukan demonstrasi penolakan penggusuran 16 Kampung Tua Melayu di Rempang.
"Setiap KK akan mendapatkan rumah Tipe 45 di Tanjung Banun (masih di Pulau Rempang). Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari Tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai," kata Bahlil.
Menurut dia, rumah pengganti para warga itu saat ini masih dalam pembangunan, belum jadi. Para warga terdampak relokasi, kata dia, juga akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.
"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp 1.200.000 per KK. Jadi, kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp 1.200.000," kata Bahlil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penyelesaian masalah lahan di Rempang harus dilakukan dengan baik. Selain itu juga tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di sekitar. (*)
