DPRD Sebut Karawang Selatan Tak Boleh Lagi Jadi Wilayah Pertambangan
Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat kerja tentang persiapan perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang tahun 2011-2031, Rabu, 18 Oktober 2023.
Foto : Gedung DPRD Karawang
Rapat tersebut dihadiri Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda Karawang dan BPN Karawang.
Dalam rapat tersebut, para legislator mempertanyakan kesiapan dari Pemerintah Daerah terkait perubahan Perda RTRW Kabupaten Karawang. Sebab sudah lebih dari satu semester sejak ekspose RTRW dilakukan, belum ada pengajuan kepada DPRD untuk Dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mengatakan, Dinas PUPR mengaku kajian perubahan RTRW sudah selesai dilakukan dan sudah siap. Namun hingga saat ini belum ada pengajuan kepada DPRD untuk dibentuk Pansus.
“Katanya (PUPR) tinggal menunggu dari kepala daerah. Saya kasih waktu satu bulan agar segera menyurati DPRD untuk dibawa ke Bapemperda lalu dibentuk Pansus. Kalau masih belum saya panggil lagi,” tegas Kang HES sapaan akrab Endang Sodikin.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut mengungkapkan, Komisi III juga mempertanyakan akan seperti apa RTRW ke depan. Mengingat adanya beberpa persoalan yang harus diselesaikan dengan didasari oleh RTRW.
“Pada umumnya RTRW kedepan akan menyesuaikan untuk mengakomodir proyek strategis nasional. Namun kami juga menekankan agar tetap memperhatikan kondisi daerah, bukan hanya soal tata ruang tapi juga perekonomian,” ungkap Kang HES.
Beberapa proyek strategis nasional yang memungkinkan dan sudah dibangun di Karawang seperti Dermaga Swasta di wilayah pesisir, Bandara Pengepul atau Bandara Internasional di Ciampel hingga Tegalwaru, PLTGU, Akses untuk Kereta Cepat dan Tol Japek 2.
“Di Karawang ini boleh dibangun Dermaga Swasta. Bahkan untuk Ciampel sakpai Tegalwaru disiapkan untuk Bandara Pengepul sebagai Bandara Sukarno Hatta 2. Untuk PLTGU tidak ada perluasan wilayah. Sebagai akses Kereta Cepat akan dibangun beberapa Exit Tol yang terintegritas juga ke wilayah Karawang Kota,” papar dia.
Kang HES menuturkan, pihaknya mempertanyakan kondisi di Karangligar yang setiap tahun saat masuk musim penghujan selalu banjir. Diharapkan adanya solusi penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak terus berkelanjutan.
“Kami tanyakan juga terkait Karangligar, mau diapakan agar permasalahan banjir bisa diselesaikan? Namun sampai saat ini eksekutif belum mendapatkan solusi lain selain membuat embung,” tuturnya.
Masih kata Kang HES, untuk wilayah Karawang Selatan (Karsel ) tidak diperbolehkan lagi menjadi wilayah pertambangan. Wilayah ini akan menjadi zona kars, hutan lindung, perkebunan, peternakan dan wisata.
“Pertambangan di Karawang Selatan itu sudah tidak dimasukkan lagi di RTRW Provinsi Jabar Nomor 9 tahun 2022, akan menjadi zona kars, hutan lindung, perkebunan, peternakan dan wisata,” tandasnya. (*)
